KPAI: Batasi Game Online, Tidak Cukup Atasi Kekerasan Siswa

admin.aiotrade 11 Nov 2025 3 menit 14x dilihat
KPAI: Batasi Game Online, Tidak Cukup Atasi Kekerasan Siswa

KPAI Mendorong Pemerintah untuk Membatasi Konten Kekerasan di Dunia Digital

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai bahwa kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang ingin membatasi pelajar bermain gim online dengan genre kekerasan saja tidak cukup untuk mengatasi masalah kekerasan di lingkungan sekolah. Menurut KPAI, pemerintah juga perlu melakukan pembatasan terhadap penyedia layanan atau pembuat konten-konten kekerasan agar bisa lebih efektif dalam melindungi anak-anak.

AioTrade Autopilot
🔥 SPONSOR

TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET

Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)

Bukan FUTURE. Bukan Judi. Bukan Tebak-tebakan.
CARA KERJA (Real)
  • Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
  • Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
  • Profit 1 siklus = 1.2%
  • Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
  • Anti Loss & SPOT Market (Aman)
  • LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
  • Tanpa emosi, pantau chart otomatis
  • Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan

Komisioner KPAI Aris Adi Leksono menjelaskan bahwa pengawasan dari orang tua dan guru akan sulit dilakukan jika penyedia layanan konten kekerasan dibiarkan beroperasi tanpa batas yang jelas. "Jika perlu, apabila konten-konten negatif yang diproduksi tersebut merusak tumbuh kembang anak, maka perlu diberikan sanksi yang tegas," ujarnya pada Senin, 10 November 2025.

Aris menilai bahwa keterpaparan siswa terhadap konten berbahaya sudah tidak bisa lagi ditoleransi. Peristiwa ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta pada pekan lalu menjadi salah satu contoh dampak buruk dari akses yang terlalu bebas terhadap tontonan berbahaya.

Ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta pada Jumat pekan lalu menyebabkan 96 orang cedera. Polisi menyebutkan bahwa terduga pelaku ledakan juga menjadi korban, yaitu salah satu siswa. Beberapa saksi mengatakan bahwa terduga pelaku ledakan ini pernah menjadi korban perundungan.

KPAI mendukung rencana Presiden Prabowo untuk membatasi akses siswa terhadap permainan-permainan yang mengandung unsur kekerasan. Aris menegaskan bahwa selama ini banyak siswa yang menjadi pelaku sekaligus korban kekerasan karena terinspirasi dari tontonan dan mainan mereka di dunia digital.

"Dampaknya sudah semakin nyata. Tidak hanya yang terjadi di SMAN 72 Jakarta saja. Tapi juga beberapa kejadian keterpaparan dari apa yang dia tonton di gamenya di media sosialnya dan seterusnya," katanya.

Rencana Presiden untuk membatasi siswa dan siswi dalam bermain gim online bergenre kekerasan disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dia menyebutkan salah satu contoh gim yang dibatasi adalah game online perang PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG). "Di situ ada jenis-jenis senjata. Mudah sekali untuk dipelajari, lebih berbahaya lagi," ujar Prasetyo di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Ahad, 9 November 2025.

Ketua DPP Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa gim perang secara psikologis membuat anak menganggap kekerasan sebagai hal biasa. Prabowo, kata Prasetyo, merasa pengaruh gim online kurang baik bagi generasi ke depan.

Langkah-Langkah yang Perlu Dilakukan

Berikut beberapa langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah ini:

  • Peningkatan Pengawasan Orang Tua dan Guru
    Orang tua dan guru perlu lebih aktif dalam memantau aktivitas anak di dunia digital. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan edukasi tentang bahaya konten kekerasan serta membatasi waktu bermain game online.

  • Penguatan Regulasi dan Sanksi
    Pemerintah harus menetapkan regulasi yang lebih ketat terhadap penyedia layanan dan pembuat konten kekerasan. Sanksi tegas perlu diberikan kepada pelaku yang melanggar aturan.

  • Edukasi dan Kesadaran Masyarakat
    Masyarakat perlu diberikan edukasi tentang dampak negatif dari konten kekerasan. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye dan program pendidikan di sekolah.

  • Kolaborasi dengan Pihak Terkait
    KPAI dan organisasi lain perlu bekerja sama dengan pemerintah, media, dan komunitas untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak-anak.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat membantu mengurangi dampak negatif dari konten kekerasan di dunia digital dan melindungi tumbuh kembang anak-anak.

Diskusi Pembaca (0)

Belum ada komentar

Jadilah yang pertama memberikan tanggapan informatif!

Tinggalkan Balasan