KPAI Menyoroti Kekurangan Pengawasan di Sekolah Pasca Ledakan di SMA 72 Jakarta
Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Margaret Aliyatul Maimunah, mengungkapkan kekhawatiran terhadap lemahnya pengawasan di lingkungan sekolah setelah terjadinya ledakan di SMA 72 Jakarta, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, pada Jumat, 7 November 2025. Peristiwa ini menunjukkan bahwa satuan pendidikan masih kesulitan dalam memantau barang-barang yang dibawa oleh siswa.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Margaret menyampaikan bahwa peristiwa ini menjadi perhatian khusus bagi pihak sekolah. “Ini kan menjadi perhatian di pihak satuan pendidikan ya, kok bisa benda-benda yang kayak begitu ini lolos masuk di sekolah. Maka tentu ini menjadi tantangan di satuan pendidikan terkait dengan pengawasan terhadap barang-barang yang dibawa anak,” ujarnya kepada wartawan usai menjenguk korban di RS Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat malam, 7 November 2025.
Menurut Margaret, sekolah memiliki kewajiban melindungi anak-anak selama berada di lingkungan pendidikan, termasuk memastikan keamanan dan keselamatan mereka. “Di sekolah, anak-anak harusnya mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah bersama,” katanya.
KPAI juga mendukung langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang berencana melakukan rehabilitasi sekolah pasca-ledakan serta menyediakan pendampingan psikologis bagi siswa. Margaret menegaskan bahwa banyak anak yang mengalami trauma akibat insiden ini, baik yang terluka maupun yang hanya menyaksikan kejadian.
“Semua anak, baik yang mengalami luka atau tidak, pasti membutuhkan pendampingan psikologis. Trauma healing harus dilakukan oleh psikolog yang tersertifikasi,” ujarnya.
Berdasarkan data sementara, sebanyak 37 anak menjadi korban ledakan tersebut, dengan sekitar tujuh di antaranya harus menjalani operasi akibat luka di bagian kepala, rahang, kaki, atau telinga. “Ada yang kukunya harus diambil, ada yang mengalami gangguan pendengaran. Ini menunjukkan dampaknya cukup serius,” katanya.
Lebih jauh, KPAI juga menyoroti dugaan bahwa pelaku ledakan merupakan siswa berusia 17 tahun. Margaret meminta semua pihak berhati-hati dan menunggu hasil penyelidikan polisi. Namun, ia mengingatkan bahwa anak yang menjadi pelaku tetap harus diperlakukan sesuai prinsip perlindungan anak.
“Kita punya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus dikedepankan,” ujarnya.
KPAI mengimbau orang tua dan sekolah untuk lebih waspada terhadap perilaku anak, termasuk aktivitas mereka di media sosial. “Bisa jadi anak terpapar radikalisme atau kekerasan dari media sosial. Ini menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya sekolah, tapi juga keluarga dan masyarakat,” kata Margaret.
