Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membawa Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, dan enam orang lainnya yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) ke Jakarta pada hari Sabtu (8/11/2025) pagi. Sugiri ditangkap karena dugaan keterlibatan dalam jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo.
“Tujuh orang di antaranya pagi ini dibawa ke Jakarta,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada awak media di Jakarta. Meskipun demikian, Budi belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai apakah keenam orang lainnya yang terjaring OTT bersama Bupati Ponorogo juga dibawa ke Jakarta atau tidak.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Sebelumnya, KPK menyatakan bahwa terdapat 13 orang yang ditangkap dalam kegiatan OTT di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, termasuk Bupati Sugiri Sancoko. Pada Jumat (7/11/2025), penyidik KPK membenarkan adanya OTT dengan menangkap Bupati Sugiri.
KPK menjelaskan bahwa OTT tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam mutasi dan rotasi jabatan. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari Bupati Ponorogo tersebut.
Operasi tangkap tangan di Ponorogo merupakan yang ketujuh yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. KPK mulai melakukan OTT pada 2025 dengan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan, yakni pada Maret 2025.
Berikut adalah rangkuman beberapa OTT yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025:
- Pertama, pada Maret 2025, OTT terhadap anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumut dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
- Ketiga, OTT selama 7–8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
- Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
- Kelima, pada 20 Agustus 2025, OTT terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu.
- Keenam, OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid pada 3 November 2025, yakni mengenai dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tahun anggaran 2025.
Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terus menjadi bagian dari upaya pencegahan dan penindakan korupsi di berbagai daerah. Setiap OTT yang dilakukan KPK biasanya berdampak signifikan pada sistem pemerintahan setempat, baik secara politik maupun administratif. Dengan semakin seringnya OTT dilakukan, masyarakat mulai melihat perubahan positif dalam transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.
Selain itu, OTT juga menjadi alat penting bagi KPK dalam mempercepat proses penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi. Dengan menangkap tersangka langsung di tempat kejadian, KPK dapat mengumpulkan bukti-bukti yang kuat sebelum proses hukum berjalan. Hal ini juga memperkuat keyakinan publik terhadap komitmen KPK dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga anti-korupsi nasional.
Meski begitu, ada tantangan yang tetap dihadapi oleh KPK dalam menjalankan tugasnya. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya dan waktu dalam menangani kasus-kasus besar. Namun, dengan jumlah OTT yang meningkat setiap tahunnya, KPK tampaknya terus berkomitmen untuk menjaga integritas dan efektivitas kerjanya.
