Identitas Tujuh Orang yang Diamankan dalam OTT di Ponorogo
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan identitas tujuh orang yang dibawa ke Jakarta dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu orang yang diamankan adalah Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, menyampaikan bahwa pihak-pihak yang diamankan dan dibawa ke Jakarta pagi ini antara lain Bupati, Sekda, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Kepala Bidang Mutasi Setda, serta tiga pihak swasta. Salah satu dari mereka merupakan adik Bupati.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 08.10 WIB. Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satu pihak yang dibawa ke Jakarta dari OTT tersebut adalah Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Pramono.
Sebelumnya, KPK menyampaikan bahwa terdapat 13 orang yang ditangkap dalam OTT di Ponorogo, termasuk Sugiri Sancoko. Namun, hanya tujuh dari 13 orang tersebut yang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
OTT Terkait Dugaan Korupsi dalam Mutasi Jabatan
Pada 7 November 2025, KPK mengonfirmasi adanya OTT yang menangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. OTT tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam mutasi dan rotasi jabatan. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari Bupati Ponorogo tersebut.
OTT ini menjadi yang ketujuh pada tahun 2025. Sejak awal tahun, KPK telah melakukan beberapa operasi tangkap tangan yang menangkap berbagai pejabat dan anggota legislatif.
Daftar Operasi Tangkap Tangan KPK Tahun 2025
-
Operasi pertama dilakukan pada Maret 2025, menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
-
Operasi kedua terjadi pada Juni 2025, terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, serta Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
-
Operasi ketiga dilakukan pada 7-8 Agustus 2025, di Jakarta, Kendari, Sulawesi Tenggara, dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT ini terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
-
Operasi keempat dilakukan di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
-
Operasi kelima terjadi pada 20 Agustus 2025, terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. OTT ini melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu.
-
Operasi keenam dilakukan terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid pada 3 November 2025, terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.
OTT Ketujuh Tahun 2025
OTT yang dilakukan di Ponorogo menjadi operasi ketujuh yang dilakukan KPK pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan komitmen lembaga anti-korupsi dalam memberantas praktik korupsi di berbagai sektor pemerintahan dan bisnis.
Dengan terus meningkatnya jumlah OTT, KPK menunjukkan peningkatan aktivitas dalam menangani kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi di Indonesia. Setiap OTT yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk menangkap pelaku, tetapi juga sebagai bentuk peringatan bagi para pejabat agar lebih waspada dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
