Penelusuran Aliran Dana Korupsi di Papua
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperdalam penyelidikan terkait dugaan korupsi dana penunjang operasional di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. Penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang diduga terkait dengan aliran dana tersebut, termasuk dari perusahaan yang menyediakan layanan sewa jet pribadi.
Salah satu yang diperiksa adalah Ambar Kurniawan, seorang marketing dari PT Elang Lintas Indonesia. Pemeriksaan dilakukan pada Senin (20/10/2025), di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Dalam keterangannya, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa Ambar diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. "Saksi AK (Ambar Kurniawan), Marketing PT Elang Lintas Indonesia, didalami terkait aliran uang yang bersumber dari dugaan korupsi pada pengelolaan dana penunjang operasional di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua," ujarnya.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
PT Elang Lintas Indonesia diketahui merupakan perusahaan yang menyediakan layanan sewa jet pribadi dan pengelolaan pesawat secara domestik maupun internasional. Pemeriksaan terhadap perusahaan ini menunjukkan bahwa KPK sedang menginvestigasi hubungan antara aliran dana korupsi dan penggunaan jasa penerbangan pribadi.
Selain Ambar, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap seorang wiraswasta bernama Austikarini Ambarwati. Namun, saksi tersebut tidak hadir dalam pemeriksaan hari itu. "Akan dikoordinasikan kembali penjadwalannya," ujar Budi.
Penyelidikan Lanjutan Terhadap Saksi Terkait Layanan Penerbangan
Pemeriksaan terhadap pihak swasta yang terkait dengan layanan penerbangan ini sejalan dengan langkah KPK sebelumnya. Pada Kamis (16/10/2025), penyidik telah memeriksa seorang pramugari maskapai jet pribadi (Freelance Flight Attendant) dari RDG Airlines, Selvi Purnama Sari, dan seorang penjaga rumah kos, Marwan Suminta.
Pemeriksaan para saksi tersebut, termasuk awak kabin, diduga kuat terkait dengan penelusuran penggunaan jet pribadi oleh almarhum Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang didanai dari uang korupsi. "Dalam pemeriksaan kedua saksi ini (Selvi dan Marwan), penyidik mendalami terkait dengan penggunaan-penggunaan uang yang berasal dari dugaan tindak pidana korupsi, termasuk penggunaan-penggunaan uang tersebut untuk pembelian aset di sejumlah tempat," kata Budi.
Kasus Korupsi yang Menjerat Mantan Gubernur Papua
Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang menjerat Lukas Enembe, dengan fokus pada penyalahgunaan dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah Pemprov Papua periode 2020–2022. Tersangka dalam perkara ini adalah Dius Enumbi, selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah, bersama-sama dengan Lukas Enembe (almarhum).
KPK menaksir kerugian keuangan negara akibat korupsi ini mencapai angka fantastis, yakni Rp 1,2 triliun. Karena tersangka utama telah meninggal dunia, KPK kini memprioritaskan upaya perampasan aset (asset recovery) untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.
Langkah-Langkah KPK dalam Menghadapi Kasus Ini
Penyidik KPK terus memperluas investigasi dengan memeriksa berbagai pihak yang diduga terlibat dalam aliran dana korupsi. Pemeriksaan terhadap saksi-saksi seperti Ambar Kurniawan dan Selvi Purnama Sari menunjukkan bahwa KPK tidak hanya fokus pada pejabat pemerintah, tetapi juga pada pelaku usaha yang mungkin menjadi bagian dari jaringan korupsi.
Beberapa pihak yang diperiksa memiliki peran penting dalam menyediakan layanan yang digunakan oleh mantan gubernur. Hal ini menunjukkan bahwa KPK berusaha memetakan seluruh jalur aliran dana korupsi, baik melalui pengadaan jasa penerbangan maupun pembelian aset.
Dengan terus memperkuat penyelidikan, KPK berharap dapat mengungkap seluruh kejahatan korupsi yang terjadi di lingkungan Pemprov Papua. Proses ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan yang bersih dan transparan.
