aiotrade, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN), Hendi Prio Santoso, pada Rabu (1/10). Penahanan ini dilakukan setelah ia diperiksa sebagai tersangka dalam dugaan korupsi terkait kerja sama jual beli gas antara PT PGN dengan PT Inti Alasindo Energy.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan bahwa penahanan akan berlangsung selama 20 hari pertama, mulai tanggal 1 hingga 20 Oktober 2025. Hendi akan ditahan di Rutan Cabang KPK Merah Putih. Dengan demikian, ia akan mendekam di sel tahanan setidaknya hingga 20 Oktober 2025.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Hendi menjadi tersangka ketiga yang ditahan oleh KPK dalam kasus ini. Sebelumnya, KPK telah menahan mantan Komisaris PT Inti Alasindo Energy (IAE) Iswan Ibrahim dan mantan Direktur Komersial PT PGN Danny Praditya.
Menurut KPK, kasus ini bermula dari kesulitan keuangan yang dialami PT IAE pada tahun 2017. Asep menjelaskan bahwa Hendi memiliki kedekatan dengan Yugi Prayanto. Mereka kemudian bertemu dengan Arso Sadewo untuk melakukan pengondisian terkait persetujuan pembelian gas bumi oleh PT PGN dari PT IAE.
Setelah pertemuan tersebut, Arso, Iswan, dan Danny Praditya sepakat untuk membuat rencana kerja sama. Atas kesepakatan ini, Arso memberikan komitmen fee sebesar 500.000 dolar Singapura kepada Hendi. Dari komitmen tersebut, Hendi memberikan sebagian uang, yaitu 10.000 dolar AS, kepada Yugi Prayanto sebagai imbalan karena telah diperkenalkan kepada Arso.
Hendi yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT PGN dari tahun 2008 hingga 2017 disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Latar Belakang Kasus
Kasus ini menggambarkan bagaimana keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam proses bisnis dapat berujung pada tindakan korupsi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada indikasi adanya pengaturan yang tidak transparan dalam kerja sama antara PT PGN dan PT IAE. Hal ini menunjukkan potensi pelanggaran etika dan hukum yang serius.
Proses Penyelidikan
Penyelidikan KPK terhadap kasus ini dimulai dari dugaan adanya keterlibatan beberapa pihak yang saling menguntungkan. Proses penyelidikan mencakup pemeriksaan saksi-saksi, pengumpulan bukti-bukti, dan analisis dokumen-dokumen terkait. KPK juga memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kasus ini dipanggil untuk diperiksa secara lengkap.
Tindakan Hukum yang Dilakukan
Setelah penyelidikan selesai, KPK mengambil tindakan hukum terhadap para tersangka. Selain penahanan terhadap Hendi Prio Santoso, KPK juga telah menahan dua tersangka lainnya, yaitu Iswan Ibrahim dan Danny Praditya. Tindakan ini menunjukkan komitmen KPK dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi di berbagai sektor.
Dampak dari Kasus Ini
Kasus ini berpotensi memengaruhi citra dan reputasi perusahaan-perusahaan yang terlibat. Selain itu, hal ini juga menjadi peringatan bagi para pejabat dan pengusaha bahwa tindakan korupsi tidak akan dibiarkan begitu saja. KPK terus berupaya untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam berbagai proses bisnis dan pemerintahan.
Langkah-Langkah KPK Berikutnya
Selain menahan tersangka, KPK juga akan terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan mengumpulkan bukti-bukti tambahan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa semua fakta terungkap dan bisa digunakan sebagai dasar penuntutan yang kuat. KPK juga akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait untuk mempercepat proses hukum dan memastikan keadilan.
