Operasi Tangkap Tangan di Jawa Timur, KPK Amankan 13 Orang
Jakarta, aiotrade – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jawa Timur. Dalam operasi tersebut, pihak KPK berhasil mengamankan sebanyak 13 orang. Salah satu yang ditangkap adalah Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, menjelaskan bahwa timnya berhasil menangkap 13 orang dalam operasi tersebut. "Tim berhasil mengamankan 13 orang," ujar Budi dalam pernyataannya pada hari Sabtu (8/11/2025).
Menurut informasi yang diberikan, tujuh dari 13 orang yang diamankan akan dibawa ke Jakarta pada hari ini. "Tujuh orang di antaranya pagi ini dibawa ke Jakarta," tambah Budi.
Operasi senyap ini dilakukan oleh tim Lembaga Antirasuah pada Jumat (7/11) kemarin. Dari hasil operasi tersebut, KPK juga menangkap Gubernur Ponorogo Sugiri Sancoko.
"Benar, bahwa pada hari ini ada kegiatan tangkap tangan oleh KPK di wilayah Jawa Timur, dan salah satu pihak yang diamankan adalah Bupati Ponorogo," ujar Juru Bicara KPK pada Jumat.
Meskipun demikian, KPK belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai operasi tersebut. Termasuk soal barang bukti yang ditemukan dan pihak-pihak lain yang turut ditangkap.
Budi hanya menyebutkan bahwa kegiatan OTT ini terkait dengan mutasi dan rotasi jabatan. KPK memiliki waktu selama 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari Bupati Ponorogo dan pihak lain yang ditangkap dalam operasi tersebut.
Operasi ke-7 KPK di Tahun 2025
Operasi OTT di Jawa Timur ini merupakan yang ketujuh kalinya dilakukan oleh KPK sepanjang tahun 2025. Hal ini menunjukkan komitmen lembaga antirasuah dalam memerangi praktik korupsi di berbagai daerah.
Beberapa kali sebelumnya, KPK telah melakukan operasi serupa di berbagai provinsi, termasuk di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi. Setiap operasi tersebut biasanya dilakukan setelah adanya indikasi kuat terkait dugaan tindak pidana korupsi.
Pihak KPK juga terus meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan lembaga pengawasan. Tujuannya adalah untuk memastikan proses penyelidikan berjalan secara transparan dan akuntabel.
Selain itu, KPK juga terus memperkuat sistem pelaporan masyarakat. Masyarakat diimbau untuk aktif melaporkan dugaan korupsi melalui berbagai saluran resmi yang disediakan.
Dengan terus beroperasi, KPK berharap dapat menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Meski begitu, lembaga ini tetap membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk bisa menjalankan tugasnya secara efektif.
