Temuan KPK Terkait Proyek Whoosh: Dugaan Korupsi dan Penggelembungan Harga Tanah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menemukan indikasi adanya dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang diberi nama Whoosh. Temuan ini melibatkan dugaan jual beli lahan milik negara serta penggelembungan harga tanah untuk proyek utang senilai Rp 118 triliun yang kini menjadi beban negara.
Proyek Whoosh, yang mulai digarap pada tahun 2016 dan resmi beroperasi pada Oktober 2023, kini menjadi sorotan setelah KPK mengungkap dugaan kecurangan dalam proses pembebasan lahan. Menurut informasi yang diperoleh, ada indikasi bahwa lahan milik negara justru dijual oleh oknum tertentu dalam pengadaan lahan untuk proyek tersebut.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Penjelasan Menteri ATR/BPN
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengaku tidak tahu tentang dugaan penjualan lahan negara dalam pengadaan lahan untuk proyek Whoosh. Ia memastikan bahwa pihaknya siap memberikan seluruh data yang dibutuhkan jika diminta oleh KPK.
Ia juga menjelaskan bahwa pengadaan tanah pasti sudah melalui prosedur yang ketat. "Kami prinsipnya sebagai ATR/BPN, kalau dimintain data ya kami sampaikan. Kami katakan itu saja. Tapi pengadaan tanah, ya kan, itu pasti sudah melalui prosedur yang ketat," ujar Nusron.
Penyelidikan KPK
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa fokus penyelidikan bukan pada operasional proyek, melainkan pada dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pembebasan lahannya. Ia menegaskan bahwa operasional kereta cepat dapat terus berjalan, namun KPK mendalami adanya dugaan oknum yang memanfaatkan proyek strategis nasional ini untuk mengambil keuntungan tidak sah.
Modus korupsi yang didalami adalah penggelembungan harga tanah jauh di atas harga wajar. "Misalkan, pengadaan lahan nih, yang harusnya di harga wajarnya 10 lalu dia jadi 100, kan jadi nggak wajar tuh. Nah kembalikan dong, negara kan rugi," jelas Asep.
Selain itu, Asep mengungkap indikasi serius bahwa ada tanah milik negara yang justru diperjualbelikan kembali kepada negara dalam proses pengadaan lahan untuk proyek Whoosh. "Jadi kami tidak sedang mempermasalahkan Whoosh itu, tapi kita dengan laporan yang ada ini adalah, ada barang milik negara yang dijual kembali kepada negara, dalam pengadaan tanahnya ini," tegas Asep.
Proyek Whoosh Jadi Beban Berat
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang diberi nama Whoosh sedang menuai sorotan karena utangnya yang mencapai Rp116 triliun menjadi beban berat bagi BUMN Indonesia, terutama PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai pemimpin konsorsium PSBI. Utang proyek Whoosh dinilai bagai bom waktu dan menjadi beban yang membuat PT KAI dan konsorsium BUMN kewalahan menanggung kerugian.
Proyek yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 ini mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp19,54 triliun, dari biaya awal yang direncanakan 6,07 miliar dollar AS. Sehingga, total investasi proyek Whoosh mencapai 7,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp116 triliun.
Awal Mula Proyek Whoosh
Proyek Whoosh digagas sejak era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2011, dengan Jepang sebagai mitra utama melalui JICA (Japan International Cooperation Agency). Namun, pada 2015, Jokowi yang saat itu menjabat Presiden RI, memilih China sebagai mitra untuk membangun Whoosh. Alasannya, China menawarkan skema Business-to-Business (B2B) tanpa jaminan APBN, berbagi teknologi lebih luas, dan pinjaman sebesar 5 miliar dollar AS tanpa syarat ketat seperti Jepang, meski bunganya lebih tinggi, yakni 2 hingga 3,4 persen.
Whoosh ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016.
