Inisiatif Pemerintah Kamboja untuk Menyelesaikan Konflik dengan Thailand
Pemerintah Kamboja menunjukkan kesediaan untuk segera mengambil langkah awal dalam membuka pembicaraan bilateral dengan Thailand demi menghentikan konflik yang terjadi di wilayah perbatasan. Penasihat senior Perdana Menteri Kamboja, Suos Yara, menyampaikan bahwa pihaknya siap membuka komunikasi dengan Thailand guna meredakan ketegangan.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Jika kedua belah pihak sepakat duduk bersama dan mulai berkomunikasi dalam satu jam dari sekarang, ini akan menjadi langkah yang sangat baik,” ujar Suos Yara, seperti dikutip dari Reuters pada Selasa (9/12). Ia menekankan bahwa Kamboja tidak akan memulai proses dialog secara sepihak. Menurutnya, langkah menuju pembicaraan harus dilakukan bersama-sama oleh Kamboja dan Thailand.
Suos Yara menambahkan bahwa pihaknya membutuhkan niat baik dari kedua belah pihak agar pembicaraan bisa berjalan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Kamboja mengharapkan adanya keinginan kuat dari Thailand untuk menciptakan perdamaian.
Pandangan Thailand Terhadap Konflik
Dalam wawancara terpisah dengan Reuters pada Selasa (10/12), Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow, menyatakan bahwa Bangkok menilai Kamboja perlu menunjukkan ketulusan dan mengambil langkah pertama untuk meredakan ketegangan di perbatasan. Ia menegaskan bahwa upaya penyelesaian konflik harus dilakukan melalui jalur bilateral tanpa campur tangan pihak ketiga.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja kembali memunculkan bentrokan di wilayah sengketa. Kedua negara saling menyalahkan atas pecahnya kembali konflik ini. Insiden ini juga menggugurkan kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 26 Oktober.
Dampak Konflik terhadap Warga Sipil
Konflik ini telah berdampak besar terhadap warga sipil. Kementerian Pertahanan Kamboja melaporkan jumlah warga sipil yang mengungsi akibat serangan militer Thailand mencapai 16.598 keluarga, atau sekitar 54.550 jiwa. Dari jumlah tersebut, tujuh orang tewas dan 20 lainnya luka-luka.
Beberapa provinsi di Kamboja tercatat mengalami kerugian yang signifikan. Provinsi Oddar Meanchey mencatat tiga kematian dan delapan luka-luka; Banteay Meanchey melaporkan satu kematian dan dua luka-luka; sementara Preah Vihear mencatat tiga kematian dan sepuluh luka-luka.
Para pengungsi tersebar di berbagai provinsi. Sebanyak 12.996 orang berada di Provinsi Oddar Meanchey, 13.056 warga di Provinsi Preah Vihear, 13.686 jiwa di Provinsi Banteay Meanchey, 3.736 di Provinsi Pursat, dan 11.076 orang di Provinsi Siem Reap.
Serangan Militer dan Dampaknya
Kementerian Pertahanan Kamboja menyebutkan bahwa militer Thailand telah melancarkan serangan udara sejak 7 Desember. Serangan ini mencakup berbagai lokasi di Provinsi Preah Vihear, Banteay Meanchey, Oddar Meanchey, Battambang, dan Pursat. Senjata berat, jet tempur F-16, serta gas beracun digunakan dalam operasi tersebut.
Di sisi lain, militer Thailand melaporkan adanya gelombang serangan dari pasukan Kamboja pada 9 Desember. Serangan ini menggunakan roket peluncur ganda BM-21, drone pembawa bom, serta drone kamikaze di sejumlah sektor, termasuk Chong Bok, Kuil Ta Khwai, dan Kuil Kana. Lokasi paling hebat tercatat terjadi di Phu Ma Khuea dan Kuil Ta Muen Thom, tempat pasukan Kamboja berusaha merebut kembali wilayah tersebut.
Upaya Evakuasi dan Tempat Penampungan
Dukungan evakuasi terus dilakukan di seluruh wilayah. Otoritas setempat telah mendirikan 492 tempat penampungan sementara di empat provinsi, yang saat ini menampung 125.838 warga sipil. Beberapa lokasi seperti Ubon Ratchathani, Sisaket, dan Surin memiliki jumlah pengungsi yang cukup besar.
Selain itu, ada 5.563 pengungsi di Buri Ram dan 75 titik evakuasi tambahan yang melayani 3.123 warga rentan, termasuk lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Upaya evakuasi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan warga sipil yang terkena dampak konflik.
