Presiden Prabowo Pertimbangkan Pembatasan Permainan Daring
Presiden Prabowo Subianto sedang mempertimbangkan adanya pembatasan terhadap permainan daring setelah insiden ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta, Jumat 7 November 2025. Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu malam.
"Beliau tadi menyampaikan bahwa, kita juga masih harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game online," ujar Prasetyo. Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo saat ini tengah memikirkan langkah-langkah untuk membatasi serta mencari solusi terhadap pengaruh negatif dari sejumlah permainan daring yang dinilai berpotensi berdampak buruk terhadap generasi muda.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
"Karena, tidak menutup kemungkinan game online ini ada beberapa yang di situ, ada hal-hal yang kurang baik, yang mungkin itu bisa memengaruhi generasi kita ke depan," tambahnya.
Prasetyo memberikan contoh permainan dengan genre pertempuran seperti PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) yang dinilai dapat memengaruhi psikologis pemain karena menampilkan berbagai jenis senjata dan unsur kekerasan yang mudah dipelajari.
"Misalnya contoh, PUBG. Itu kan di situ, kita mungkin berpikirnya ada Pembatasan-Pembatasan ya, di situ kan jenis-jenis senjata, juga mudah sekali untuk dipelajari, lebih berbahaya lagi. Ini kan secara psikologis, terbiasa yang melakukan yang namanya kekerasan itu sebagai sesuatu yang mungkin menjadi biasa saja," ujarnya.
Selain itu, Prasetyo juga menambahkan pemerintah turut menyoroti faktor lain seperti tindakan perundungan di lingkungan sekolah. Pemerintah mengimbau agar seluruh pihak menghindari perilaku yang dapat menimbulkan dampak negatif, termasuk aksi-aksi perundungan antar pelajar.
"Kita sebagai sesama anak bangsa ini, menghindari hal-hal yang tidak baik atau berimplikasi yang kurang baik seperti aksi-aksi bullying seperti itu," ujarnya.
Prasetyo juga mengingatkan para guru dan tenaga pendidik untuk lebih peduli dan perhatian manakala ada sesuatu yang mencurigakan di lingkungan sekolah.
Insiden Ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta
Pada Jumat 7 November 2025 sekira pukul 12.15 WIB, terjadi ledakan di lingkungan SMA Negeri 72 Jakarta di Kelapa Gading, Jakarta Utara, tepatnya dalam komplek Kodamar TNI Angkatan Laut (AL). Menurut keterangan saksi, ledakan terjadi saat siswa dan guru sedang Shalat Jumat di masjid di sekolah tersebut. Letusan pertama terdengar ketika khotbah sedang berlangsung, disusul ledakan kedua yang diduga berasal dari arah berbeda.
Ledakan itu menyebabkan para korban mengalami beragam cedera, termasuk luka bakar dan luka akibat serpihan, sekaligus menyulut kepanikan dari warga sekolah dan masyarakat sekitar.
Berdasarkan investigasi awal, pelaku diduga merupakan salah satu siswa dari sekolah tersebut. Siswa itu dikabarkan mengalami perundungan (bullying) yang diduga menjadi motif untuk melakukan aksi tersebut.
Di lokasi juga ditemukan benda yang mirip senjata airsoft gun dan revolver yang setelah pemeriksaan dipastikan bahwa senjata itu adalah mainan.
Langkah-Langkah yang Diambil Pemerintah
Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk memastikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan sekolah. Salah satunya adalah meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas siswa, terutama dalam hal penggunaan media digital dan permainan daring. Pemerintah juga menekankan pentingnya kesadaran dan tanggung jawab dari guru dan orang tua dalam mendampingi anak-anak.
- Pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap permainan daring yang dianggap berpotensi membahayakan.
- Aksi-aksi perundungan akan ditangani secara tegas dan transparan.
- Guru dan tenaga pendidik diminta untuk lebih peka terhadap kondisi lingkungan sekolah.
- Peningkatan kerja sama antara pihak sekolah, orang tua, dan pemerintah dalam menjaga keamanan siswa.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat mengurangi risiko kejadian serupa di masa depan.
