Kondisi Pendidikan di Kabupaten Pati yang Masih Menjadi Perhatian
Kabupaten Pati, Jawa Tengah, masih menghadapi tantangan dalam memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh warga. Hal ini terlihat dari adanya beberapa kecamatan yang dinilai sebagai "blank spot" karena tidak memiliki sekolah menengah atas (SMA) maupun sekolah menengah kejuruan (SMK). Masalah ini menjadi perhatian serius, terutama karena berkaitan dengan angka putus sekolah yang cukup tinggi.
Dalam kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, ke SMPN 8 Pati pada Minggu (12/4/2026), Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menyampaikan fakta mengejutkan terkait ketimpangan jumlah sekolah antar jenjang di daerah tersebut. Saat ini, Kabupaten Pati memiliki 609 SD dan 102 SMP, tetapi hanya didukung oleh 8 SMA Negeri dan 5 SMK Negeri. Jika ditambahkan sekolah swasta, jumlah SMA dan SMK yang tersedia hanya sekitar 31 dan 48, masing-masing.
Kondisi "Blank Spot" yang Mengkhawatirkan
Chandra menjelaskan bahwa kondisi ini menyebabkan banyak siswa tidak memiliki akses yang memadai untuk melanjutkan pendidikan mereka setelah lulus dari Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP). Beberapa kecamatan bahkan tidak memiliki SMA Negeri sama sekali, sehingga membuat anak-anak kesulitan untuk melanjutkan studi mereka.
"Kondisi di Pati ini ada tempat-tempat yang masih blank spot untuk SMA. Ada beberapa kecamatan yang bahkan tidak mempunyai SMA Negeri. Akses fisik yang sulit membuat anak-anak memilih tidak melanjutkan sekolah. Ini PR kami, Pak Menteri," ujar Chandra di hadapan Mendikdasmen.
Solusi yang Ditawarkan oleh Mendikdasmen
Menanggapi masalah ini, Mendikdasmen Abdul Mu'ti memberikan tiga solusi strategis yang bertujuan untuk mengatasi hambatan geografis dan infrastruktur di Kabupaten Pati. Berikut adalah solusi-solusi tersebut:
-
Pendirian Sekolah Satu Atap
Pemerintah mendorong pendirian Sekolah Satu Atap yang mengintegrasikan jenjang SD, SMP, hingga SMA dalam satu lokasi. Solusi ini diharapkan dapat memudahkan transisi siswa dari jenjang satu ke jenjang berikutnya tanpa harus pindah ke lokasi yang jauh. -
Penguatan Program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)
Dengan program PJJ, siswa di pelosok tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke pusat kota. Pendekatan ini juga bisa menjadi alternatif untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak di daerah yang kurang memiliki fasilitas pendidikan. -
Bantuan Infrastruktur Digital
Kementerian akan memfasilitasi jaringan internet di daerah terpencil agar kualitas pendidikan tetap merata. Langkah ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan PJJ secara efektif.
Fokus pada Revitalisasi Sekolah
Selain fokus pada akses pendidikan, Mendikdasmen Abdul Mu'ti juga menyampaikan bahwa pada tahun 2026, kementeriannya akan memprioritaskan program revitalisasi nasional untuk sekolah dengan kerusakan berat, terutama di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas fisik sekolah sekaligus meningkatkan minat belajar siswa di daerah penyangga.