Aksi Massa Barisan Lawan Sistem di Palu
Barisan Lawan Sistem (BALAS) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Sulawesi Tengah, Jl Sam Ratulangi, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, pada Senin (20/10/2025). Aksi ini digelar dalam rangka memperingati satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Aksi tersebut diikuti oleh sekitar 40 orang dari berbagai organisasi mahasiswa dan masyarakat serta pergerakan. BALAS menyatakan bahwa rezim saat ini dinilai gagal total dan justru menciptakan kekacauan di berbagai sektor.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Perwakilan Perempuan Mahardika Palu, Stevi Papuling, menyoroti situasi negara yang semakin militeristik. Ia menilai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat ini tidak hanya dipaksakan tetapi juga diskriminatif terhadap rakyat.
"Melalui aksi massa hari ini, kami menegaskan penolakan keras terhadap berbagai kebijakan yang fasis, anti-rakyat, dan hanya menguntungkan oligarki," ujarnya.
Ia menyoroti program prioritas pemerintahan saat ini, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai bukan solusi gizi melainkan "Makan Beracun Nir Gizi" dan sarang korupsi.
Menurutnya, perampasan anggaran yang dialokasikan untuk Program MBG sebesar Rp.300 Triliun dari anggaran pendidikan sangat tidak rasional.
"Dana ini seharusnya dialokasikan untuk mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis serta meningkatkan kesejahteraan guru honorer, bukan untuk proyek ambisius yang tidak merata," tegasnya.
Stevi menilai penarikan anggaran tersebut justru akan menjadi beban bagi rakyat dan berpotensi menciptakan cadangan utang yang sangat besar yang akan ditanggung oleh generasi mendatang tanpa transparansi yang jelas.
Lebih lanjut, ia menyebut kasus keracunan yang diduga akibat program MBG sebagai kejahatan terstruktur.
"Kami mendesak agar pemerintah mengusut tuntas dan mempidanakan penanggung jawab MBG yang telah menyebabkan keracunan pada anak-anak," jelas Stevi.
Praktik penyelenggaraan makanan yang tidak higienis dan dikelola oleh pihak non-ahli gizi adalah pelanggaran serius terhadap UU Perlindungan Konsumen dan Pangan.
Ia juga mengatakan pemerintahan saat ini telah menjadi motor utama dalam perampasan lahan yang masif terhadap masyarakat adat, perempuan dan petani.
"Kita sedang melihat janji palsu lapangan kerja dan krisis agraria di Sulteng," ujarnya.
Penolakan Terhadap Kebijakan yang Dianggap Tidak Pro Rakyat
BALAS menilai bahwa kebijakan pemerintahan saat ini tidak hanya tidak efektif tetapi juga tidak berpihak kepada rakyat. Dalam aksinya, mereka menyampaikan beberapa isu penting yang menjadi perhatian masyarakat luas.
-
Pemborosan Anggaran: Pengalokasian dana yang besar untuk program MBG dinilai tidak proporsional dengan dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Dana yang seharusnya digunakan untuk pendidikan dan kesejahteraan guru justru dialokasikan untuk proyek yang tidak transparan dan tidak merata.
-
Kesehatan Masyarakat Terancam: Kasus keracunan yang diduga terkait program MBG menjadi bukti bahwa sistem pengelolaan makanan tidak memadai. Hal ini membahayakan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak yang menjadi target utama program tersebut.
-
Perampasan Hak Masyarakat: Pemerintahan saat ini dinilai sebagai pihak yang memperkuat perampasan lahan terhadap masyarakat adat, perempuan, dan petani. Ini menjadi ancaman terhadap hak-hak dasar rakyat dan memperburuk krisis agraria di wilayah Sulawesi Tengah.
