Pengadaan Alutsista yang Membuat Pertanyaan Besar
LABORATORIUM Indonesia 2045 atau LAB45 menyoroti belanja sistem alat utama sistem persenjataan (alutsista) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selama setahun pemerintahannya. Analis Utama Politik Keamanan LAB45 Reine Prihandoko mempertanyakan kemampuan pemerintah untuk membayar biaya pengadaan alutsista tersebut. “Apakah Indonesia mampu membayarnya?” ujar Reine dalam pemaparan kajian Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran oleh LAB 45, di Jakarta Pusat, Rabu, 22 Oktober 2025.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Pembiayaan alutsista tersebut di antaranya pesawat tempur generasi 4.5 J-10 buatan Cina seharga Rp 26,49 triliun dan pesawat tempur generasi 5 KAAN buatan Turki senilai Rp 19,86 triliun. Selain itu, pemerintah berencana membeli kapal perang permukaan light frigate I-Class dari Turki senilai Rp 18,21 triliun dan kapal induk bekas Garibaldi dari Italia seharga Rp7,45 triliun.
Reine mengkritik pengadaan alutsista yang sangat fantastis namun tidak efektif. Apalagi menggunakan pinjaman luar negeri yang tidak memerlukan alokasi rupiah murni pendamping (RMP). Skema ini menghadirkan fleksibilitas anggaran yang luar biasa untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam melakukan pengadaan pertahanan yang telah diupayakan Prabowo semenjak dirinya menjabat Menteri Pertahanan pada pemerintahan sebelumnya.
Anggaran Pertahanan yang Mengkhawatirkan
Reine mengatakan, dalam buku II R-APBN 2026 disebutkan fungsi pertahanan akan mendapatkan alokasi belanja senilai Rp 335 triliun. Padahal, anggaran Kementerian Pertahanan yang disetujui saat itu hanya Rp 185 triliun.
Menurut Reine, angka Rp335 triliun itu setara dengan sekitar 1,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia, jauh melampaui rata-rata selama satu dekade terakhir di kisaran 0,7-0,8 persen. Ketika menjabat menjadi Menteri Pertahanan, Prabowo juga pernah meminta anggaran untuk pengadaan persenjataan sebesar Rp 1,7 kuadriliun yang diambil dari proyeksi seluruh anggaran pertahanan hingga 2044.
“Artinya dalam satu tahun pertama, pemerintahan Presiden Prabowo kembali berusaha mengadakan terobosan pendanaan dan langsung tancap gas mencoba melepas ‘rem moneter’ yang diterapkan di pemerintahan sebelumnya,” ujarnya.
Risiko Utang yang Menanti
Kemampuan fiskal negara untuk belanja alutsista dipertanyakan. Sebab Prabowo juga memiliki program utama lain dengan anggaran jumbo, seperti program makan bergizi gratis (Rp 335 triliun), Koperasi Merah Putih (Rp 181,8 triliun), tiga juta rumah (Rp 57,7 triliun), hingga upaya mencapai ketahanan energi (Rp 402,4 triliun).
Reine mengatakan, Prabowo tampak mencoba bertaruh dalam memastikan sektor kesejahteraan sosial dan pertahanan sama-sama mendapatkan kucuran pembiayaan. Ia menilai pertaruhan ini membawa risiko besar bagi Indonesia, terutama jika melihat angka utang Indonesia nantinya. “Pada awal 2025, pemerintahan Prabowo-Gibran sudah dibayangi jatuh tempo dari utang yang ditarik pemerintahan sebelumnya,” katanya.
Dibayangi utang yang jatuh tempo, Indonesia justru berencana menarik utang baru sebesar Rp 781,9 triliun untuk tahun 2026, terbesar dalam lima tahun terakhir. Menurut Reine, perencanaan utang luar negeri tahun depan sejatinya turun, namun sejak 2022 tren menunjukkan angka tersebut berpotensi tetap besar.
Kritik terhadap Pendanaan Alutsista
Pada masa kampanye pilpres 2024, Prabowo pernah menyinggung utang luar negeri Indonesia bisa dinaikkan hingga menyentuh 50 persen dari PDB (produk domestik bruto), atau 10 persen di bawah batas yang ditetapkan Undang-Undang. Namun selama ini persentase tersebut dijaga di kisaran 30-40 persen dari PDB.
“Masalahnya, apakah utang-utang tersebut ditarik untuk menggerakkan ekonomi secara luas atau justru berpotensi menjadi investasi yang tidak produktif, termasuk dihabiskan untuk membayar utang-utang sebelumnya beserta bunganya,” ujarnya.
Reine berpendapat, pembiayaan sistem persenjataan menggunakan sepenuhnya utang luar negeri tanpa jaminan pemerintah melalui RMP akan sangat bergantung kepada kemampuan pemerintah mencari sumber pinjaman luar negeri dengan kesepakatan, seperti tenor pembayaran dan tingkat suku bunga, yang tidak memberatkan perekonomian Indonesia ke depannya.
Selain itu, menurut Reine, pinjaman luar negeri juga perlu ditopang oleh kebijakan ekonomi yang prudent dan meyakinkan calon pemberi pinjaman bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk membayar utang. Apalagi, kata dia, jika mempertimbangkan utang luar negeri untuk pengadaan alutsista tidak memiliki dampak yang jelas terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri. "Lantas, apakah hasil dari pertaruhan tersebut benar-benar setimpal dengan risikonya?" ujarnya.
Pertanyaan tentang Strategi Pertahanan
Reine mengatakan selama ini pemerintahan Prabowo-Gibran tidak pernah secara gamblang menjelaskan ancaman nyata yang coba dihadapi dengan pengadaan berbagai sistem persenjataan di atas. “Apakah pengadaan besar-besaran ini betul betul menjawab tantangan yang dihadapi Indonesia atau sekadar upaya membangun pajangan persenjataan tanpa strategi yang koheren.”
Perlukah Badan Baru Urusan Industri Pertahanan?
Pertanyaan ini masih terbuka, namun semakin banyak kalangan mengecam cara pemerintah dalam mengelola anggaran pertahanan. Dengan peningkatan utang yang signifikan dan anggaran yang terus meningkat, muncul pertanyaan besar: Apakah langkah-langkah yang diambil benar-benar mampu meningkatkan kualitas pertahanan Indonesia, atau justru membawa risiko yang lebih besar?
