aiotrade,
MEDAN – Balai Besar Wilayah Sungai Sumatra II Medan mengungkapkan bahwa empat proyek pengendalian banjir di wilayah Medan dibatalkan oleh Bank Dunia. Hal ini terjadi karena lemahnya kapasitas fiskal daerah dalam menjalankan proyek tersebut.
Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur SDA BBWS Sumatra II Medan Robby Indra Gartika menjelaskan bahwa pada tahun 2023 lalu, Medan masuk sebagai salah satu kota yang mendapatkan pinjaman pengendalian banjir dalam Proyek Ketahanan Banjir Perkotaan Nasional (National Urban Flood Resilience Project/ NUFReP). Proyek ini disetujui oleh Bank Dunia untuk pemerintah Indonesia.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Ada enam proyek di Medan yang seharusnya didanai dengan total pinjaman sebesar Rp900 miliar,” ujar Robby kepada Bisnis, Kamis (6/11/2025).
Keenam proyek tersebut meliputi pengendalian banjir di wilayah Sungai Badera (bagian Medan), Selayang, Babura, Deli, Kawasan Industri Medan, dan Universitas Sumatra Utara (USU) yang ditargetkan selesai pada akhir 2027 mendatang. Meski Bank Dunia telah menyetujui pinjaman Rp900 miliar untuk keenam proyek tersebut, pembangunan fisik proyek yang sejatinya dapat dimulai sejak tahun 2023 belum terlaksana hingga saat ini.
“Kami tidak bisa bergerak karena terkendala pembebasan lahan. Pinjaman ini hanya bisa digunakan untuk proyek fisik. Pembebasan lahan opsinya menggunakan APBD atau APBN,” jelas Robby.
Menurut Robby, Pemerintah Kota Medan sejatinya telah setuju mengalokasikan APBD untuk pembebasan lahan proyek pengendalian banjir perkotaan ini di tahun 2023 lalu. Biaya pembebasan lahan bervariasi, bahkan untuk Sungai Babura dan Deli masing-masing sekitar Rp1,3 triliun. Saat itu, APBD Kota Medan hanya mampu menampung pembebasan lahan di Sungai Badera bagian Medan dan Selayang.
Namun, kondisi APBD juga yang disinyalir menjadi alasan Wali Kota Medan saat itu, Bobby Nasution mengajukan permohonan anggaran ke pemerintah pusat untuk pembebasan lahan. “Permohonan anggaran itu disetujui pemerintah. Tapi gagal dicairkan lantaran dokumen-dokumen yang diminta tidak dapat dipenuhi Pemko,” terang dia.
Tenggat waktu penyelesaian yang semakin dekat dan karut marut pembebasan lahan yang menghambat pembangunan fisik proyek membuat Bank Dunia skeptis. Ini berujung pada pemutusan sebagian besar pinjaman untuk sejumlah proyek NUFReP di Medan.
Robby mengatakan, dari 6 proyek yang mendapat pinjaman, hanya dua yang berjalan yakni Sungai Badera dan KIM dengan total pembiayaan tersisa sebesar Rp325 miliar. “Sebetulnya ini sangat disayangkan karena dampak banjir Medan selama ini cukup besar ke masyarakat,” tandasnya.
Sebelumnya dalam pertemuan dengan BBWS pada Rabu (29/10/2025), Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyebut banjir kian parah di Medan dan Deli Serdang. Hujan beberapa waktu lalu disebut Rico merendam 17 dari 21 Kecamatan di Medan. "Ini menunjukkan lebih dari 80% wilayah Medan sangat rentan," kata Rico, dikutip Kamis (6/11/2025).
Rico juga menyebut proses pembebasan lahan untuk proyek pengendalian banjir masih terkendala, terutama terkait kejelasan ganti rugi kepada warga.
