Lampung Torehkan Prestasi dengan Inflasi Terendah Nasional
Provinsi Lampung kembali mencuri perhatian nasional, kali ini bukan karena destinasi wisatanya yang menawan, melainkan prestasi ekonominya yang mengagumkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Lampung berhasil mencatat inflasi terendah secara nasional pada Oktober 2025, hanya sebesar 0,30 persen. Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa kerja keras pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga dan menekan laju inflasi benar-benar membuahkan hasil.
Di tengah tekanan harga pangan di berbagai wilayah Indonesia, Lampung justru tampil stabil dan mampu menjaga keseimbangan ekonominya. Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan kabar menggembirakan ini dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, pada Senin (10/11/2025). Dalam paparannya, Amalia menjelaskan bahwa inflasi nasional hingga Oktober 2025 masih dalam kisaran target 2,5 ± 1 persen.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Dari 38 provinsi di Indonesia, 37 mengalami inflasi, sementara satu provinsi yakni Papua justru mencatat deflasi sebesar -0,92 persen. “Lampung menjadi provinsi dengan inflasi terendah secara nasional, yaitu sebesar 0,30 persen,” ungkap Amalia dalam laporan resminya.
Sebagai pembanding, beberapa provinsi lainnya justru mengalami inflasi yang cukup tinggi, bahkan di atas batas atas target nasional (>3,5 persen). Di antaranya Sumatera Barat (3,87 persen), Riau (3,85 persen), Sulawesi Tengah (3,60 persen), dan Aceh (3,58 persen).
Menurut Amalia, keberhasilan Lampung menjaga inflasi tetap rendah tak lepas dari kerja sama lintas sektor yang solid. Pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) disebut berperan besar dalam memastikan stabilitas harga di lapangan. Upaya penguatan pasokan, kelancaran distribusi bahan pokok, dan operasi pasar rutin terbukti efektif menekan lonjakan harga, terutama pada komoditas pangan utama seperti beras, cabai, dan minyak goreng.
Langkah kolaboratif ini menjadikan Lampung sebagai contoh sukses pengendalian inflasi di tingkat daerah. Pemerintah pusat pun menilai capaian ini bisa dijadikan model bagi provinsi lain dalam menjaga harga-harga agar tetap terjangkau oleh masyarakat.
Selain kabar soal inflasi, BPS juga merilis data pertumbuhan ekonomi nasional triwulan III tahun 2025 yang tumbuh sebesar 5,04 persen (year-on-year). Angka ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia masih tumbuh stabil meski dihadapkan pada ketidakpastian global. Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di Maluku Utara (39,10 persen), diikuti Sulawesi Tengah (7,79 persen), dan Kepulauan Riau (7,48 persen). Namun, dua provinsi lainnya yakni Papua Tengah dan Papua Barat mengalami kontraksi masing-masing sebesar -16,11 persen dan -0,13 persen.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menekankan bahwa keberhasilan menjaga inflasi tak lepas dari kepemimpinan kepala daerah yang responsif dan kolaboratif. Ia mengingatkan bahwa pengendalian inflasi harus menjadi prioritas bersama, mengingat dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama pada daya beli dan kesejahteraan ekonomi.
“Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat agar kebijakan pengendalian inflasi berjalan konsisten di seluruh wilayah,” tegas Tomsi Tohir.
Dengan pencapaian ini, Lampung bukan hanya berhasil menjaga kestabilan harga, tapi juga membuktikan diri sebagai provinsi dengan tata kelola ekonomi yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Di tengah dinamika ekonomi global, Lampung menunjukkan bahwa strategi yang tepat dan sinergi lintas sektor bisa menjadi kunci menjaga daya tahan ekonomi daerah.
