Terobosan Digitalisasi Pelayanan Publik di Kuningan
PR KUNINGAN —
Sejak dilantiknya Sekda Kuningan, Uu Kusmana, S.Sos., M.S., beberapa waktu lalu, berbagai inisiatif yang diambil olehnya telah mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Salah satu fokus utama yang ditekankan adalah digitalisasi pelayanan publik, dengan penekanan pada optimalisasi kehumasan dan penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi yang efektif.
Ketua LSM Frontal, Uha Juhana, mengungkapkan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Sekda Kuningan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa negara wajib melayani kebutuhan vital rakyat. Dengan adanya digitalisasi, diharapkan layanan yang diberikan bisa lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Namun, Uha juga menyampaikan bahwa harapan masyarakat terhadap layanan yang cepat dan transparan sering kali terbentur oleh praktik korupsi. Hal ini sering kali disebabkan oleh kelemahan sistem yang ada. Oleh karena itu, era digitalisasi kini memaksa pemerintah untuk beralih dari layanan tatap muka konvensional menuju platform digital yang lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat.
Menurut Uha, salah satu manfaat utama dari sistem digital adalah kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan kapan saja, sehingga mengurangi interaksi "main mata" antara petugas dan pemohon hingga 60%. Selain itu, sistem digital juga dapat mengurangi biaya transportasi atau fotokopi yang biasa ditanggung oleh warga hingga 50%, sekaligus menutup celah "kesepakatan" di bawah meja.
"Sistem digital ini menjadi kunci dalam pencegahan korupsi, karena masyarakat bisa melacak proses secara langsung dan membayar biaya resmi langsung ke kas negara, bukan ke oknum tertentu," ujar Uha.
Namun, keberhasilan dari inisiatif ini tentu tidak akan mudah dicapai tanpa dukungan yang kuat. Perlu adanya peningkatan literasi digital bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat, serta pembangunan infrastruktur internet yang merata di seluruh wilayah. Hal ini sangat penting agar semua lapisan masyarakat dapat memanfaatkan layanan digital secara maksimal.
"Di tengah keterbatasan anggaran, kami sangat mengapresiasi terobosan Sekda Kuningan ini sebagai implementasi nyata dari Visi Kuningan Melesat yang digagas oleh Bupati Dian Rachmat Yanuar," tutup Uha.
