Menteri Keuangan Turun Langsung Pantau Penanganan Laporan Masyarakat
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa dirinya akan turun langsung untuk memastikan penanganan laporan masyarakat melalui kanal WhatsApp Lapor Pak Purbaya berjalan efektif. Hingga kini, kanal pengaduan tersebut telah menerima 28.390 pesan dari masyarakat terkait layanan pajak dan bea cukai.
28 Ribu Laporan Masuk, Separuh Sudah Diverifikasi
Dalam taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat 24 Oktober 2025, Purbaya menjelaskan bahwa hampir separuh laporan yang masuk sudah diverifikasi, yaitu sebanyak 14.025 pesan. Dari jumlah tersebut, 722 pesan dikategorikan sebagai aduan, 353 pesan berupa masukan, 432 pesan berisi pertanyaan, dan 12.518 pesan lain-lain. Sementara itu, 14.365 pesan lainnya masih dalam proses verifikasi.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Laporan yang telah diverifikasi diteruskan ke Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan untuk menjaga independensi proses penanganan. Koordinasi teknis dilakukan bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Per 24 Oktober 2025 pukul 08.00 WIB, tercatat 239 aduan terkait DJP dan 198 aduan terkait DJBC telah diserahkan kepada Itjen.
Menkeu Akan Turun Langsung
Purbaya menegaskan bahwa dirinya tidak hanya akan menerima laporan, tetapi juga akan melakukan pemantauan langsung terhadap tindak lanjut setiap aduan. Ia bahkan menyatakan akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara acak ke lapangan.
“Setelah berapa puluh kasus yang Anda laporkan, saya akan datangi orangnya. Saya telepon sendiri biar kontrolnya langsung dari saya,” ujar Purbaya.
Menurutnya, langkah ini diperlukan agar penanganan aduan benar-benar dilakukan dengan serius dan tidak berhenti di atas meja laporan.
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa proses verifikasi terkadang terhambat karena pelapor sulit dihubungi setelah menyampaikan aduan. Ia menduga, banyak pelapor enggan mengangkat telepon karena tidak mengenali nomor yang digunakan oleh petugas verifikasi.
Dua Nomor Resmi untuk Verifikasi dan Pelaporan
Untuk menghindari kesalahpahaman, Purbaya mengumumkan dua nomor resmi yang digunakan dalam program Lapor Pak Purbaya. Kanal pelaporan utama menggunakan nomor WhatsApp 0822-4040-6600, sementara tim verifikasi akan menggunakan nomor 0815-9966-662.
“Kami akan melakukan konfirmasi pakai nomor 0815-9966-662. Kalau masyarakat mengirim laporan ke saya, kalau yang nanya tentang laporan itu bukan nomor ini, jangan dijawab. Jangan dipercaya. Kami hanya akan melakukan (verifikasi) pakai nomor tunggal ini,” tuturnya.
Purbaya berharap, kejelasan mengenai nomor resmi ini dapat melindungi masyarakat dari potensi penipuan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap program tersebut.
Dorong Reformasi Layanan Pajak dan Bea Cukai
Program Lapor Pak Purbaya merupakan inisiatif baru Kementerian Keuangan untuk meningkatkan transparansi dan integritas layanan pajak serta bea cukai. Kanal ini memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan langsung kepada Menkeu tanpa birokrasi berbelit.
Sejak diluncurkan pada 15 Oktober 2025, program ini telah menjadi sumber evaluasi penting dalam reformasi pelayanan publik di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam dua minggu pertama, ribuan laporan telah ditindaklanjuti dan menjadi dasar bagi langkah perbaikan sistem.
Selain menindak tegas pegawai yang tidak profesional, Purbaya juga fokus pada reformasi sistem perpajakan, termasuk penegakan disiplin pegawai, peningkatan sistem teknologi administrasi pajak (Coretax), serta penutupan kebocoran penerimaan negara. Pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan perpanjangan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) hingga 2027 untuk memperkuat sektor riil dan meningkatkan rasio pajak nasional.
