Tahun Pertama Pemeraintahan Prabowo-Gibran: Kontroversi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka telah genap berjalan selama satu tahun. Perayaan ini dilakukan pada Senin, 20 Oktober 2025, setelah mereka dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024 lalu di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Salah satu program unggulan dari pemerintahan tersebut adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diperkenalkan pada awal Januari 2025. Tujuan utama dari program ini adalah memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah dan balita untuk mengatasi stunting, dengan target sebanyak 20 juta penerima manfaat hingga akhir tahun.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Program MBG dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan melibatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur sentral untuk memproduksi dan mendistribusikan makanan. Namun, dalam pelaksanaannya selama hampir 10 bulan terakhir, program ini diwarnai sederet kontroversi, seperti maraknya kasus keracunan di berbagai daerah dan anggaran yang sangat besar.
Kritik dari Indonesia Corruption Watch (ICW)
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pelaksanaan program MBG dalam catatan kritis 1 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam laporan mereka, ICW menyebut bahwa pelaksanaan dan tata kelola program MBG amburadul, serta berpotensi terjadi penyelewengan, pemborosan anggaran, dan pelanggaran terhadap hak warga.
ICW juga menyinggung maraknya kasus keracunan dalam program tersebut, yang telah mencapai belasan ribu orang. Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengungkap, hingga 13 Oktober 2025 tercatat sudah ada 11.566 siswa yang menjadi korban keracunan makanan yang disajikan dalam MBG.
Menurut ICW, pemerintah tidak mengambil langkah akuntabel atas kasus keracunan MBG di berbagai daerah di Indonesia. Akuntabel sendiri merupakan prinsip yang berhubungan dengan transparansi kinerja dan tanggung jawab terhadap kewajiban atau tugas seorang individu, entitas, maupun lembaga. Apalagi, pemerintah tidak menghentikan program MBG dan melakukan evaluasi, tetapi malah terus melanjutkan program tersebut tanpa koreksi yang berarti.
Politik Patronase dan Kroniisme
ICW juga menilai, program MBG bermasalah karena menjadi cerminan politik patronase, kroniisme, dan konflik kepentingan. Patronase adalah dukungan atau sponsor dalam bentuk uang, jabatan, ataupun proyek dari seorang patron (elite politik atau orang berpengaruh) kepada klien (rakyat atau simpatisan) dengan tujuan untuk mendapatkan kekuasaan, kekayaan, dan status.
Selain itu, kroniisme adalah praktik dalam birokrasi di mana posisi ditentukan oleh bukan pada kompetensi teknis, melainkan hubungan perkoncoan atau persekutuan antarkonco (teman, sahabat). Menurut catatan ICW, sejumlah pelaksana program yang mengelola dapur MBG diduga terhubung dengan pendukung Prabowo-Gibran dalam Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.
Misalnya, tercatat sedikitnya 339 dapur dikelola oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan 102 dapur oleh Kepolisian RI (Polri) hingga akhir September 2025, dengan jumlah yang diperkirakan akan terus bertambah. Selain itu, ICW mengklaim, ada dapur MBG yang terhubung dengan politisi legislatif level nasional.
Dengan pengelola dapur MBG yang sebagian terafiliasi dengan pendukung Prabowo-Gibran, maka akan berpotensi berdampak terhadap pengawasan program tersebut.
Anggaran yang Melonjak
Diketahui, alokasi dana untuk MBG dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 adalah Rp71 triliun dengan total 19,47 juta penerima manfaat. Sementara, dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2026 alias tahun depan, alokasi anggaran MBG mencapai Rp335 triliun, naik lima kali lipat dari pagu anggaran MBG di APBN 2025 yang "hanya" Rp71 triliun.
Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu) mengungkapkan alasan naiknya alokasi anggaran MBG pada RAPBN 2026. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, mengatakan bahwa kenaikan anggaran MBG itu disebabkan oleh target yang lebih besar di tahun depan.
Belum lagi, pemerintah juga tetap harus menjalankan program kepada penerima manfaat yang tahun ini telah terealisasi. "Kok tahun depannya lebih banyak? Ya, karena target dan kebutuhannya jadi lebih besar. Sekarang gini, misalnya kita sekarang sekolahnya 100, tahun depan sekolahnya 400. Ya, otomatis kan duitnya jadi lebih banyak," ujar Astera saat media briefing di kantornya, Jakarta, Jumat (3/10/2025).
