Kebijakan Larangan Kendaraan Pribadi di Sekolah dan Dampaknya terhadap Akses Pendidikan
Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melarang siswa membawa dan mengendarai kendaraan pribadi ke sekolah masih menjadi topik perdebatan. Meski niat dari kebijakan ini adalah untuk menjaga keselamatan dan menumbuhkan disiplin pada siswa, kebijakan tersebut dinilai memperlebar ketimpangan akses pendidikan, khususnya di daerah terpencil.
Darda Abdullah Sjam, akademisi sekaligus pemerhati pendidikan asal Kabupaten Bandung Barat (KBB), menyampaikan bahwa kebijakan pendidikan tidak boleh dilihat secara isolasi dari realitas ruang dan tempat. "Apa yang berlaku efektif di perkotaan dengan jaringan transportasi memadai, belum tentu aplikatif di daerah pedesaan atau kawasan terpencil," ujarnya.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Bagi banyak siswa di KBB, sepeda motor bukan hanya sekadar pilihan gaya hidup, tetapi juga kebutuhan pragmatis untuk mengakses pendidikan. Jarak tempuh yang jauh, kontur geografis yang berbukit, serta ketiadaan angkutan umum yang memadai menjadikan sepeda motor sebagai solusi rasional meskipun tidak ideal dalam konteks ketiadaan alternatif.
Yang mengkhawatirkan secara sosiologis adalah ketika kebijakan publik justru berpotensi memperlebar ketimpangan akses pendidikan. "Mereka tidak hanya harus berjuang dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga dihadapkan pada hambatan geografis yang semakin sulit diatasi akibat ketiadaan pilihan transportasi," katanya.
Larangan membawa motor tanpa terlebih dahulu membangun infrastruktur transportasi yang inklusif pada dasarnya merupakan bentuk "pembebanan ganda" terhadap siswa dari keluarga kurang mampu di daerah terpencil. "Mereka tidak hanya harus berjuang dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga dihadapkan pada hambatan geografis yang semakin sulit diatasi akibat ketiadaan pilihan transportasi," katanya.
Dalam jangka panjang, kondisi itu dapat memperkuat siklus ketidakadilan spasial (spatial injustice) dalam pendidikan. Lantas, bagaimana seharusnya pemerintah merespons persoalan ini?
Menurut Darda, daripada langsung menerapkan larangan secara menyeluruh, pendekatan bertahap dan kontekstual justru lebih sesuai dengan prinsip keadilan spatial. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan:
- Tahap pertama: Moratorium atau penundaan penerapan larangan untuk daerah-daerah dengan akses transportasi umum yang terbatas, disertai dengan pemetaan komprehensif terhadap zona-zona rawan akses pendidikan.
- Penundaan ini penting untuk memberi waktu bagi pemerintah daerah untuk mempersiapkan infrastruktur yang lebih baik.
-
Pemetaan wilayah akan membantu mengidentifikasi daerah yang paling membutuhkan bantuan.
-
Tahap kedua: Memprioritaskan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di daerah terpencil, sekaligus mendorong terciptanya layanan angkutan sekolah yang terjangkau.
- Infrastruktur jalan yang baik akan memudahkan akses siswa ke sekolah.
- Layanan angkutan sekolah yang terjangkau akan menjadi alternatif transportasi yang ramah lingkungan dan aman.
Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan edukasi kepada siswa dan orang tua tentang pentingnya keselamatan berkendara. Edukasi ini bisa dilakukan melalui program-program pendidikan lalu lintas yang dipadukan dengan pelatihan keselamatan berkendara.
Kebijakan seperti ini tidak hanya akan membantu mengurangi jumlah kecelakaan, tetapi juga meningkatkan kesadaran siswa tentang tanggung jawab sebagai pengguna jalan. Dengan demikian, kebijakan larangan kendaraan pribadi bisa diterapkan secara lebih bijak dan adil.
