Pemerintah Kabupaten Takalar Perkuat Kesiapsiagaan Darurat dengan Teknologi
Pemerintah Kabupaten Takalar mengambil langkah penting dalam meningkatkan kesiapan menghadapi darurat dan pelayanan publik berbasis teknologi. Hal ini ditunjukkan melalui kunjungan dan koordinasi intensif bersama rombongan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI di Ruang Rapat Wakil Bupati Takalar, di Pattallassang, Kabupaten Takalar, Sulsel, pada Jumat (24/10/2025).
Wakil Bupati Takalar, Hengky Yasin, menyambut langsung tim Komdigi yang dipimpin oleh Agung Setio Utomo, Ketua Tim Fasilitasi Sistem Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana (PMPB) Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Pertemuan ini juga melibatkan perwakilan PT Trada Telekom Indonesia.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Fokus utama pembahasan adalah percepatan implementasi Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112. Program ini merupakan prioritas Komdigi yang bertujuan memperkenalkan sistem layanan darurat terpadu kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
"Sinergi ini kami sambut baik, karena digitalisasi dan layanan cepat tanggap seperti 112 sangat penting untuk peningkatan pelayanan publik dan penanganan bencana di daerah," ujar Hengky Yasin.
Layanan 112 memungkinkan masyarakat Takalar mengakses bantuan cepat untuk berbagai situasi darurat, mulai dari kebakaran, kecelakaan, hingga bencana alam, hanya melalui satu nomor telepon. Ini menjadi langkah strategis dalam mempercepat respons darurat dan memastikan keselamatan warga.
Selain layanan darurat, agenda krusial lainnya adalah pengembangan infrastruktur digital, khususnya di desa-desa 3T (Terdepan, Terluar, dan Terpencil). Kepala Dinas Infokom Takalar, Suhardiyanto, bersama Kabid Humas Diskominfo, Andi Gunawan, mengatakan bahwa program ini merupakan wujud nyata pelayanan publik berbasis digital, sejalan dengan visi Bupati Takalar untuk mewujudkan pemerintahan yang modern dan responsif.
"Setelah sosialisasi ini, kami akan segera mengundang seluruh stakeholder terkait, termasuk BPBD, Dinas Kesehatan, Kepolisian, Kodim, PSC, dan Pemadam Kebakaran, untuk mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis penggunaan nomor darurat 112," kata Andi Gunawan.
Wakil Bupati Hengky Yasin berharap Takalar dapat menjadi salah satu daerah prioritas dalam program digitalisasi nasional. "Harapan kami, Takalar menjadi daerah prioritas program unggulan Komdigi, sejalan dengan visi Bupati untuk mewujudkan pemerintahan yang modern, cepat, dan responsif berbasis teknologi," tuturnya.
Langkah-Langkah yang Dilakukan untuk Meningkatkan Kesiapsiagaan Darurat
-
Implementasi Layanan 112:
Layanan ini dirancang untuk memberikan akses mudah bagi masyarakat dalam menghubungi pihak berwenang saat menghadapi darurat. Dengan satu nomor panggilan, masyarakat bisa mendapatkan bantuan lebih cepat dan efisien. -
Pengembangan Infrastruktur Digital di Daerah 3T:
Pemerintah Kabupaten Takalar fokus pada pengembangan infrastruktur digital di wilayah yang terpencil. Tujuannya adalah agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat teknologi, terutama dalam hal pelayanan darurat. -
Koordinasi dengan Stakeholder:
Setelah sosialisasi layanan 112, pihak terkait seperti BPBD, Dinas Kesehatan, dan Kepolisian akan diundang untuk mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak siap dalam menghadapi situasi darurat. -
Peningkatan Kapasitas Aparatur:
Pelatihan dan bimbingan teknis akan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa aparatur pemerintah dan lembaga terkait memiliki kemampuan yang cukup dalam menggunakan sistem layanan darurat. -
Penggunaan Teknologi dalam Pelayanan Publik:
Pemerintah Kabupaten Takalar berkomitmen untuk memperkuat pelayanan publik melalui digitalisasi. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelayanan administratif hingga penanganan bencana.
