Peran dan Tanggung Jawab dalam Penyelesaian Utang Kereta Cepat
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa tidak ada pihak yang meminta anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) digunakan untuk menanggung utang PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) kepada China. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh yang dioperasikan oleh KCIC.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Luhut menyatakan bahwa masalah utang tersebut dapat diselesaikan melalui restrukturisasi terlebih dahulu. Ia mengingatkan bahwa isu "Whoosh" sebenarnya hanya memerlukan proses restrukturisasi, bukan penggunaan APBN. Hal ini ia sampaikan saat memberikan materi dalam acara "1 Tahun Prabowo-Gibran" di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Sebagai informasi, Luhut sebelumnya pernah menjadi pemimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Tugas ini diterimanya dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo pada 2021 lalu. Saat itu, Luhut masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Persoalan Keuangan Proyek Kereta Cepat
Luhut juga menjelaskan bahwa kondisi keuangan proyek kereta cepat sudah buruk sejak awal. Oleh karena itu, proses audit dan perbaikan kinerja keuangan telah dilakukan dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia menyatakan bahwa dirinya telah berbicara dengan pihak China soal kelanjutan pembayaran utang kereta cepat.
Dari hasil pembicaraan tersebut diketahui bahwa pihak China setuju dengan rencana restrukturisasi utang. Namun, ia menilai pergantian pemerintah sempat membuat proses ini sedikit tertunda. Sehingga saat ini, pihak KCIC hanya perlu menunggu Keputusan Presiden (Keppres) agar tim bisa segera berunding.
Langkah Konkret untuk Menyelesaikan Utang
Lebih lanjut, Luhut menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan Keppres untuk menyelesaikan persoalan utang PT KCIC kepada China. Penerbitan Keppres ini berkaitan langsung dengan restrukturisasi utang KCIC.
Ia menyebut bahwa proses restrukturisasi ini sedang dikerjakan oleh Seto, yang merupakan orang yang paham betul mengenai hal ini. Luhut juga menjelaskan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan Rosan Roeslani, karena dulu ia yang bertanggung jawab atas proyek ini.
Rosan Roeslani selaku Chief Executive Officer (CEO) Danantara telah sepakat untuk menangani utang KCIC bersama. Meski begitu, Luhut belum bisa memastikan apakah pembayaran utang nanti akan diambil dari dividen Danantara.
Ia hanya memberikan perkiraan bahwa skema pembayaran utang bisa dilakukan seperti saat membayar untuk proyek light rail transit (LRT). Luhut menyinggung proyek LRT yang mengalami masalah keuangan dan diselesaikan lewat restrukturisasi.
Evaluasi Mendalam oleh Danantara
Sebelumnya, CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan evaluasi mendalam soal utang PT KCIC. Hasil evaluasi tersebut akan disampaikan kepada kementerian yang terkait dengan pembangunan proyek Whoosh.
Selain itu, menurut Rosan, ada beberapa opsi untuk pembayaran utang tersebut. Ia menyatakan bahwa beberapa opsi telah disampaikan, namun belum disampaikan ke kementerian manapun. Ia berharap agar evaluasi tersebut matang terlebih dahulu sebelum disampaikan ke Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, serta para menteri terkait lainnya.
Rosan juga menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan rangkaian rapat dengan kementerian dan lembaga terkait membahas utang KCIC ini. Ia menegaskan bahwa analisa komprehensif harus lengkap sebelum menentukan langkah apa yang dibutuhkan.
Polemik Utang dan Kebijakan Pemerintah
Polemik utang kereta cepat mengemuka usai Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa blak-blakan soal alasan keengganan dirinya agar duit APBN ikut dilibatkan dalam penyelesaian utang PT KCIC. Ia secara terbuka menyebut bahwa utang kereta cepat harus ditanggung Danantara yang saat ini mengelola semua aset BUMN.
Purbaya menegaskan bahwa KCIC berada di bawah Danantara, sehingga beban utang KCIC yang harus dibayar ke China diminta diselesaikan sendiri oleh Danantara, bukan dengan uang pajak. Ia menyarankan agar pembayaran utang dari pendanaan proyek KCJB dicicil menggunakan dividen BUMN yang dikumpulkan Danantara.
Purbaya juga menyinggung soal dividen BUMN yang tak lagi masuk sebagai pemasukan kas negara lewat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ia menyatakan bahwa dividen BUMN ini harus dikelola oleh Danantara, bukan oleh pemerintah.
