Isu Ketegangan antara Menteri Keuangan dan Mantan Jenderal TNI
Dalam sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Negara beberapa waktu lalu, terjadi kejadian yang menarik perhatian publik. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan terlihat tidak saling menyapa meskipun duduk berdekatan. Hal ini memicu spekulasi mengenai adanya ketegangan antara keduanya.
Purbaya dan Luhut duduk di sebelah dua pejabat tinggi lainnya, yaitu Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI Prasetyo Hadi. Meski hanya berjarak beberapa kursi, publik menyoroti bahwa Luhut hanya berbincang dengan Prasetyo Hadi, tanpa ada percakapan dengan Purbaya yang duduk tak jauh darinya.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Spekulasi semakin menguat karena tidak ada momen interaksi antara kedua tokoh ini yang tertangkap kamera, baik sebelum maupun sesudah sidang berlangsung. Menanggapi pemberitaan tersebut, Purbaya secara tegas membantah bahwa dirinya enggan berbicara dengan Luhut atau sedang bersitegang dengan mantan Jenderal TNI itu.
Ia menjelaskan bahwa alasan dirinya tidak menyapa Luhut saat sidang murni karena keterbatasan posisi duduk yang tidak memungkinkan untuk melakukan komunikasi langsung. “Kan jauh berapa kursi, masa (panggil) ‘Pak Luhut, Pak Luhut’,” ujar Purbaya, sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com pada Senin (20/10/2025). Ia menegaskan bahwa memanggil seseorang di forum formal seperti itu akan terasa kurang pantas.
Purbaya juga menekankan bahwa tidak ada permasalahan pribadi antara dirinya dan Luhut, dan hubungan keduanya tetap terjalin dengan baik di tengah dinamika pemerintahan. Ia mengakui bahwa perbedaan pandangan mengenai penggunaan anggaran negara memang ada, namun hal itu merupakan hal yang biasa dalam dunia pemerintahan dan tidak perlu dibesar-besarkan.
Penolakan Permintaan Luhut Terkait Penggunaan Dana Negara
Isu keretakan hubungan keduanya bermula lantaran Purbaya kerap menolak permintaan Luhut terkait pemakaian uang negara. Pertama, Purbaya menolak permintaan membangun family office menggunakan anggaran APBN. Family Office merupakan proyek yang sudah diupayakan Luhut sejak lama. Usulan itu sudah ia ajukan sejak menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi era Presiden Jokowi.
Selain menolak Family Office, Purbaya juga menolak usulan Luhut mengenai suntikan dana kepada Indonesia Investment Authority (INA) sebesar Rp 50 triliun per tahun. Lalu, Luhut juga sempat mengingatkan Purbaya tidak mengambil dana Badan Gizi Nasional (BGN) yang tidak terserap. Namun, usulan itu tidak digubris Purbaya dan tetap memberikan tenggat waktu kepada BGN untuk segera menyerap anggaran.
Rekam Jejak Purbaya Bersama Luhut
Purbaya diketahui memiliki rekam jejak panjang sebagai mantan anak buah Luhut di berbagai lembaga pemerintahan. Karier Purbaya bersama Luhut dimulai sejak tahun 2014. Di Kantor Staf Presiden (KSP), ia menjabat sebagai Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis dari April hingga September 2015, saat Luhut menjabat sebagai Kepala KSP.
Ketika Luhut diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Purbaya turut diboyong dan dipercaya sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi dari November 2015 hingga Juli 2016, bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Luhut di kementerian tersebut.
Tak berhenti di situ, saat Luhut berpindah ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Purbaya kembali mengikuti jejaknya. Ia menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi dari Juli 2016 hingga Mei 2018.
Melihat rekam jejak dan pengalaman panjang Purbaya dalam bidang ekonomi serta kedekatannya dengan berbagai kebijakan strategis nasional, Luhut menyatakan dukungannya terhadap keputusan Presiden Prabowo yang memilih Purbaya sebagai Menteri Keuangan.
Menurutnya, Purbaya adalah sosok yang tepat untuk mengemban tugas penting tersebut. “Pak Purbaya orang baik, saya kira punya pengalaman yang bagus,” kata Luhut melansir dari Wartakotalive.com, Rabu (10/9/2025). Karena itu, Luhut meminta masyarakat melihat kinerja Purbaya seiring berjalannya waktu setelah pelantikan ini.
Ia yakin, Purbaya mampu berbuat banyak bagi ekonomi nasional dengan kemampuan dan pengalamannya untuk memenuhi target Presiden RI Prabowo Subianto. “[Tapi], saya yakin Pak Purbaya akan bisa berbuat banyak untuk membantu keinginan Bapak Presiden dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi maupun penciptaan lapangan kerja,” kata dia.
