MAGELANG, aiotrade
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa timnya akan segera melakukan perjalanan ke wilayah Sumatra bagian utara yang terkena dampak banjir bandang dan tanah longsor.
"Kami akan mengirimkan tim dari Dewan Ekonomi pada akhir bulan Desember ini untuk melihat dan mempelajari apa saja yang harus segera diperbaiki," ujar Luhut saat berada di sela Reuni Akademi Bersenjata Republik Indonesia 1970 di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Rabu (10/12/2025).
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Menurut Luhut, rencana kunjungan tersebut bertujuan untuk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 setelah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dilanda banjir pada akhir November 2025.
Dalam kesempatan itu, Luhut juga menyampaikan apresiasinya terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam menangani bencana banjir di Sumatra bagian utara.
"Presiden telah memberikan instruksi yang jelas untuk memperbaiki air, jalan, MCK, serta membangun kembali perekonomian," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal Suharyanto melaporkan total anggaran yang dibutuhkan untuk pemulihan segala kerusakan akibat banjir di Sumatra mencapai Rp 51,82 triliun.
Angka ini disampaikan Suharyanto kepada Presiden Prabowo saat rapat terbatas penanganan dan pemulihan bencana di Pos Pendamping Nasional Penanganan Bencana Alam Aceh di Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, pada 7 Desember 2025.
"Kami melaporkan secara nasional dari Kementerian PU dengan penjumlahan dari tiga provinsi, estimasi dana yang diperlukan adalah Rp 51,82 triliun," ujar Suharyanto, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden.
Di Aceh, estimasi biaya pemulihan mencapai sekitar Rp 25,41 triliun. Di provinsi tersebut, terdapat 37.546 rumah yang mengalami kerusakan, mulai dari rusak ringan, sedang hingga berat.
Kerusakan juga terjadi pada berbagai fasilitas publik seperti jembatan, jalan, tempat ibadah, sekolah, pondok pesantren, rumah sakit, dan puskesmas. Selain itu, sektor pertanian turut terdampak, meliputi lahan tanaman pangan, ternak, sawah, kebun, tambak, serta sejumlah kantor pemerintahan.
"Tadi dari Bapak Menteri PU, khusus untuk Aceh saja, pemulihan sampai dengan saat ini kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp 25,41 triliun," ungkap Suharyanto.
Untuk Sumatra Utara, pemerintah memerlukan anggaran sekitar Rp 12,8 triliun guna memperbaiki kerusakan yang terjadi. Suharyanto menekankan bahwa angka tersebut masih bersifat dinamis dan kemungkinan berubah mengikuti perkembangan penanganan di lapangan.
"Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk mengembalikan kondisi semula, ini rehabilitasi-rekonstruksi membutuhkan anggaran sekitar Rp 12,88 triliun," kata Suharyanto.
Sementara itu, di Sumatera Barat, kebutuhan pemulihan diperkirakan mencapai Rp 13,52 triliun berdasarkan hitungan awal Kementerian Pekerjaan Umum.
"Kami melaporkan untuk Sumatera Barat hasil penghitungan sementara dari Kemen PU untuk memulihkan ke sebelum terjadi bencana atau menjadi lebih baik, ini membutuhkan anggaran Rp 13,52 triliun," ujar Suharyanto.
