Penolakan Mahasiswa dan Diaspora Indonesia di Sydney terhadap Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto
Mahasiswa dan diaspora Indonesia di Sydney, Australia, mengungkapkan penolakan terhadap rencana pemerintah yang akan menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada mantan presiden Soeharto. Pemberian gelar tersebut akan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Perwakilan mahasiswa dan diaspora Indonesia di Sydney, Slamet Thohari, menyatakan bahwa pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto tidak hanya tidak layak, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, serta demokrasi yang menjadi dasar perjuangan bangsa Indonesia.
"Menetapkan Soeharto sebagai pahlawan berarti menghapus penderitaan korban, memutarbalikan sejarah, dan mencederai kemanusiaan serta demokrasi bangsa," kata Slamet dalam keterangan tertulisnya pada Senin, 10 November 2025.
Menurut dia, pemberian gelar pahlawan nasional bagi Soeharto berpotensi melukai nurani bangsa dan mengabaikan penderitaan jutaan korban kebijakan represif selama rezim Orde Baru. Ia menjelaskan beberapa alasan mengapa mahasiswa dan diaspora Indonesia di Sydney menolak pemberian gelar tersebut:
- Soeharto bertanggung jawab atas pelanggaran Hak Asasi Manusia, seperti pada peristiwa genosida 1965-1966.
- Melanggengkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- Selama 32 tahun berkuasa, Soeharto menegakkan pemerintah yang mengekang kebebasan rakyat.
Kebijakan rezim Orde Baru Soeharto juga menanamkan rasisme institusional terhadap warga Tionghoa. Contohnya adalah pelanggaran penggunaan bahasa dan aksara Mandarin hingga pembatasan perayaan budaya Tionghoa. Selain itu, kebijakan ekonomi yang koruptif dan monopolistik di era Soeharto juga menyebabkan krisis ekonomi pada 1997-1998. Peristiwa itu mengakibatkan jutaan rakyat Indonesia kehilangan pekerjaan di tengah melambungnya harga kebutuhan pokok.
Atas pertimbangan itu, Slamet menyatakan bahwa mahasiswa dan diaspora Indonesia di Sydney menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto karena merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai reformasi dan perjuangan rakyat Indonesia.
"Kami menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk mendengarkan suara publik, menghormati sejarah, dan menegakkan keadilan bagi para korban pelanggaran HAM di masa Orde Baru," ucap Slamet.
Presiden Prabowo Subianto akan memberikan gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto pada 10 November atau tepat momentum Hari Pahlawan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa terdapat 10 nama yang akan diumumkan oleh Prabowo dalam gelar pahlawan nasional ini termasuk mertuanya, Soeharto.
"Kami menghormati para pendahulu, terutama para pemimpin, yang apa pun sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara," kata politikus Partai Gerindra itu usai mengikuti rapat terbatas di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta, Ahad, 9 November 2025.
