Keluhan Mahasiswa Teluk Bintuni Terkait Penyaluran Bantuan Sosial
Mahasiswa yang menempuh studi di Kota Manokwari mengeluhkan penyaluran bantuan sosial (bansos) tunai yang dinilai belum sepenuhnya disalurkan kepada semua penerima. Keluhan ini disampaikan oleh Sekretaris Ikatan Mahasiswa Teluk Bintuni (IMTB) Kota Studi Manokwari, Matias Wirsin, di Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni, Amban, Manokwari, Selasa (16/12/2025).
Matias menyebutkan bahwa dari total 312 mahasiswa penerima bansos pendidikan, hanya 223 yang telah menerima dana tersebut. Sebanyak 89 mahasiswa lainnya masih belum mendapatkan bantuan ke rekening pribadi masing-masing.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Sampai hari ini belum dicairkan, sementara mahasiswa yang lain sudah menerima bantuan sejak satu minggu lalu,” ujar Matias Wirsin.
Ia menilai, jika ada kebijakan baru terkait mekanisme penyaluran bansos, pemerintah daerah seharusnya memberikan informasi secara terbuka kepada seluruh pengurus ikatan mahasiswa Teluk Bintuni di berbagai kota studi.
Menurut Matias, sebelumnya penyaluran bansos pendidikan dikelola oleh Dinas Pendidikan Teluk Bintuni. Namun, saat ini terdapat kebijakan baru berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati yang menyebabkan perubahan sistem penyaluran.
“Katanya, dari Dinas Pendidikan, ada kebijakan baru dari Bupati sesuai SK yang dikeluarkan,” ujarnya.
Akibat perubahan tersebut, sejumlah mahasiswa, khususnya mahasiswa semester tiga dan beberapa mahasiswa lain yang baru didata, belum terakomodasi dalam SK Bupati sehingga dana bantuan belum dapat dicairkan.
Ikatan Mahasiswa Teluk Bintuni Kota Studi Manokwari meminta agar pengelolaan dana bantuan pendidikan dikembalikan kepada Dinas Pendidikan. Tujuannya adalah agar pendataan mahasiswa dapat dikawal dengan baik dan penyaluran bansos berjalan secara adil dan transparan.
“Jangan sampai kondisi seperti ini memaksa kami untuk turun melakukan aksi atau hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Matias Wirsin.
Ia menekankan bahwa Teluk Bintuni memiliki sumber daya alam (SDA) yang sangat besar, sehingga pemerintah daerah diminta untuk lebih serius memperhatikan pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui sektor pendidikan.
“SDA di Bintuni sangat tinggi. Laut dan hutan sudah dikuras untuk pendapatan asli daerah, jangan sampai SDM orang Bintuni justru tertinggal,” katanya.
Menurutnya, 3112 mahasiswa yang telah diusulkan harus menerima haknya tanpa diskriminasi, baik mahasiswa dari tujuh suku asli Teluk Bintuni, orang asli Papua dari daerah lain, maupun mahasiswa Nusantara.
Ia menyebutkan bahwa nilai bantuan yang seharusnya diterima mahasiswa Nusantara dan Papua lainnya sebesar Rp5 juta per orang, sementara mahasiswa dari tujuh suku menerima Rp 5,5 juta per orang.
Dengan demikian, ucapnya, dari 89 mahasiswa yang belum menerima bantuan, diperkirakan ada dana sekitar Rp 500 juta yang belum disalurkan.
“Pertanyaannya, dana itu dikemanakan? Kalau memang ada kebijakan lain, harus disampaikan secara resmi kepada pengurus ikatan di Manokwari dan seluruh kota studi,” ujar Matias Wirsin.
Meski demikian, ia tetap mengapresiasi atas sejumlah kebijakan Bupati Teluk Bintuni.
“Kami mengapresiasi kebijakan Bapak Bupati, tetapi perlu dipastikan apakah bantuan pendidikan ini benar-benar sudah tersalurkan kepada semua mahasiswa yang berhak?” katanya.
Tantangan dan Harapan Masa Depan
Permasalahan ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam distribusi bantuan sosial. Mahasiswa Teluk Bintuni berharap kebijakan yang diambil tidak hanya sekadar formalitas, tetapi benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi mereka yang membutuhkan.
Selain itu, keberadaan sumber daya alam yang besar di Teluk Bintuni menjadi panggilan bagi pemerintah untuk lebih fokus pada pengembangan SDM, khususnya melalui pendidikan. Dengan pendidikan yang baik, generasi muda Teluk Bintuni bisa menjadi tulang punggung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
