Mahfud MD Siap Dipanggil KPK Terkait Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyatakan siap dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan keterangan terkait dugaan penggelembungan anggaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang disebut sebagai Whoosh. Pernyataan ini disampaikannya saat diwawancarai di Kompleks Sasana Hinggil Dwi Abad, Alun-alun Selatan, Kota Yogyakarta, Minggu.
Mahfud mengatakan bahwa dirinya tidak memandang perlu untuk membuat laporan resmi kepada KPK. Ia menegaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi secara mandiri. Menurutnya, lembaga antirasuah pun tidak memiliki wewenang untuk mendesak seseorang agar melaporkan hal tersebut.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
"Enggak berhak dia (KPK) mendorong. Laporan itu, enggak ada kewajiban orang melapor," ujarnya dengan tegas.
Menurut Mahfud, informasi mengenai dugaan mark up atau penggelembungan anggaran dalam proyek kereta cepat tersebut sebenarnya sudah diketahui oleh KPK sebelum ia mengungkapkannya ke publik. Ia menyatakan bahwa dirinya hanya menyampaikan informasi tersebut karena isu tersebut telah ramai dibicarakan sebelumnya.
"Wong yang saya laporkan itu, KPK sudah tahu. Karena sebelum saya ngomong, sudah ramai duluan, kan? Saya cuma ngomong karena sudah ramai saja," katanya.
Mahfud juga menilai bahwa pihak yang seharusnya dipanggil oleh KPK adalah mereka yang lebih dulu berbicara dan memiliki data terkait proyek tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya hanyalah seorang yang mencatat informasi, bukan pelaku utama.
"Mestinya KPK manggil orang yang ngomong sebelumnya, itu kan banyak banget, yang punya data, dan pelaku. Kalau saya tuh kan pencatat aja," ujarnya.
Saat ditanya mengenai pandangan tentang kondisi proyek kereta cepat tersebut, Mahfud menjawab dengan nada santai. "Ya, was-wus, was-wus, was-wus," ucapnya sembari tertawa.
Terkait rencana negosiasi antara Pemerintah Indonesia dan China untuk membahas utang proyek Whoosh, Mahfud menganggap langkah tersebut memang perlu dilakukan. Ia menilai bahwa jika pihak Indonesia tidak mampu membayar, maka negosiasi menjadi satu-satunya opsi.
"Iya, memang harus negosiasi, kan? Mau apa kalau sudah begini. Enggak bisa bayar, enggak punya uang, ya negosiasi. Kan gitu, kan? Jalannya tuh negosiasi. Silakan aja," ujarnya.
Sebelumnya, Mahfud MD dalam video yang diunggah di kanal YouTube Mahfud MD Official pada 14 Oktober 2025 mengungkapkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penggelembungan anggaran (mark up) dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ia menyebut biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, sedangkan di China hanya sekitar 17 juta dolar AS hingga 18 juta dolar AS.
Atas pernyataan tersebut, KPK pada 16 Oktober 2025 menyampaikan imbauan agar Mahfud melaporkan dugaan tersebut secara resmi. Jubir KPK Budi Prasetyo kemudian menegaskan bahwa lembaga antirasuah terbuka menerima data tambahan dari Mahfud untuk dipelajari dan dianalisis lebih lanjut.
"Terima kasih informasi awalnya, dan jika memang Prof. Mahfud ada data yang nanti bisa menjadi pengayaan bagi KPK, maka kami akan sangat terbuka untuk kemudian mempelajari dan menganalisisnya," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025.
