Mahkamah Agung memberikan kemenangan hukum besar kepada Trump dengan mengizinkan pemerintahnya untuk membekukan 4 miliar dolar bantuan asing, uang yang telah disetujui oleh Kongres.
Putusan ini, yang dikeluarkan pada Jumat, membatalkan keputusan pengadilan tingkat bawah yang telah memerintahkan dana tersebut didistribusikan sebelum akhir tahun fiskal pada 30 September. Perintah pengadilan memberi Trump perlindungan untuk mengabaikan tenggat waktu Kongres dan menghentikan paket bantuan tanpa menghabiskan sepeser pun.
Keputusan itu singkat dan tidak ditandatangani, tetapi membuat satu hal jelas: kelompok-kelompok yang menggugat Gedung Putih terkait bantuan yang ditahan tidak memiliki kewenangan hukum untuk menggugat berdasarkan Undang-Undang Pengendalian Penyitaan.
Mahkamah menerima argumen Trump bahwa kekuasaan eksekutifnya melebihi kerugian potensial terhadap kelompok nirlaba yang mengharapkan uang tersebut, termasuk organisasi yang bekerja di bidang akses air dan pencegahan penyakit di berbagai negara berkembang.
Mahkamah Agung mengabaikan perintah pengadilan tingkat bawah tanpa sidang lengkap
Mayoritas 6-3 pengadilan yang konservatif mengatakan mereka melihat cukup banyak kerugian dalam menghalangi rencana kebijakan luar negeri pemerintah sehingga membenarkan untuk membiarkan pembekuan bantuan tetap berlaku. Namun, putusan tersebut tidak disertai dengan opini lengkap atau argumen lisan apa pun.
Itu membuat tiga hakim liberal marah, terutama Elena Kagan, yang menulis dalam pendapat pembelaannya bahwa pengadilan sedang terburu-buru memasuki "wilayah yang belum dipetakan" dan mengabaikan proses hukum.
Kami oleh karena itu seharusnya menolak permohonan ini," tulis Kagan, "memungkinkan pengadilan tingkat bawah untuk melanjutkan, dan memastikan bahwa pertanyaan penting yang diajukan di sini mendapatkan pertimbangan yang layak.
Ini sekarang adalah perintah darurat yang ke-20 yang telah diberikan pengadilanTrumpsejak awal masa jabatannya yang kedua pada bulan Januari. Tingkat dan volume kemenangan yang ia peroleh di pengadilan tertinggi tidak pernah terlihat sebelumnya, bahkan beberapa hakim federal pun mulai mengkritiknya.
Namun untuk saat ini, pemerintahan tidak melambat. Ketua Hakim John Roberts telah menghentikan putusan pengadilan tingkat bawah pada 9 September, dan perintah hari Jumat mengubah penghentian itu menjadi pembekuan permanen.
Tim hukum Trump telah memberi tahu anggota legislatif beberapa minggu lalu bahwa mereka tidak akan menghabiskan dana sebesar 4 miliar dolar. Mereka menggunakan langkah yang disebut "rescission", di mana presiden memberi tahu Kongres bahwa dia tidak berniat menghabiskan dana tertentu.
Ini langka dan kontroversial, dan belum pernah digunakan dengan cara ini sejak era Nixon. Dan dengan mengumumkan pemberitahuan tersebut terlalu terlambat di tengah tahun anggaran, Trump memastikan Kongres tidak memiliki cukup waktu untuk merespons sebelum dana tersebut habis.
Demokrat marah. Senator Patty Murray dan Anggota DPR Rosa DeLauro merilis pernyataan bersamapernyataanucapannya, "Republikan seharusnya bergabung dengan Demokrat untuk menegakkan kekuasaan kami atas anggaran." Tapi itu tidak akan terjadi.
Partai Republik menguasai kedua dewan dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan menentang. Sebaliknya, mereka fokus pada pengesahan anggaran sebelum 1 Oktober untuk menghindari penutupan pemerintah secara penuh.
Uang 4 miliar dolar berasal dari paket 10,5 miliar dolar yang disetujui untuk pembangunan internasional. Trump mengatakan dia masih menghabiskan sisa 6,5 miliar dolar, tetapi bagian yang dia tahan itu terkait dengan tujuan kemanusiaan.
Hakim Amir Ali, yang bertugas di D.C., telah memutuskan pada 3 September bahwa pemerintah harus menghabiskan uang tersebut kecualiKongresdibatalkan secara resmi. Sebagai tanggapan, Jaksa Agung D. John Sauer membalas di pengadilan, menyebut keputusan tersebut "tidak dapat diterima." Ia mengatakan hal itu akan memaksa Gedung Putih untuk melakukan pembicaraan yang tidak diinginkan dengan pemerintah asing mengenai cara mendistribusikan dana tersebut.
Laporan hukum terhadap Trump diajukan oleh sekelompok lembaga nonprofit yang dipimpin oleh Global Health Council. Tim hukum mereka mengatakan bahwa interpretasi pemerintah terhadap Undang-Undang Pengendalian Penyitaan akan benar-benar membalikkan tujuan undang-undang tersebut.
Momen hukum yang paling menonjol dari Kongres yang dimaksudkan untuk mengendalikan penahanan dana," mereka menulis, "sebenarnya memberikan kekuasaan baru yang luas kepada Presiden untuk menahan dana, dan membuatnya hampir mustahil untuk menantang penahanan dana di pengadilan.
Bergabunglah dengan Bybit sekarangdan klaim bonus $50 dalam beberapa menit
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!