Pengadilan Tinggi Allahabad Menghadapi Krisis Hukum yang Memburuk
Pengadilan Tinggi Allahabad, salah satu pengadilan tertua di India, kini sedang menghadapi krisis hukum yang sangat serius. Lebih dari 1 juta kasus menumpuk di sistem peradilan, menyebabkan berbagai perkara, mulai dari kasus pidana hingga sengketa keluarga, terkatung-katung selama puluhan tahun. Akibatnya, ribuan warga di negara bagian Uttar Pradesh terjebak dalam ketidakpastian hukum. Salah satu contohnya adalah Babu Ram Rajput (73), seorang pensiunan PNS yang telah berjuang selama lebih dari 30 tahun untuk menyelesaikan sengketa tanah.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Tanah yang dibelinya melalui lelang pada tahun 1992 masih diperdebatkan oleh pemilik sebelumnya. "Saya berharap kasus saya diputuskan saat saya masih hidup," ujar Rajput, seperti dikutip dari Nile Post.
Penyebab Penumpukan Kasus
Keterlambatan penyelesaian kasus di India disebabkan oleh minimnya jumlah hakim dibandingkan arus perkara baru. Dari 160 kursi staf ahli di Pengadilan Tinggi Allahabad, banyak yang tak pernah terisi penuh. Hakim pun harus menangani ratusan hingga ribuan kasus per hari. Dalam lima jam kerja, rata-rata satu kasus harus diputuskan dalam waktu kurang dari satu menit.
Dalam praktiknya, banyak perkara tidak tersentuh sama sekali. Ditambah lagi, penyelidikan polisi yang lamban, penundaan sidang, serta infrastruktur pengadilan yang buruk memperparah penumpukan. Kasus mendesak seperti permohonan jaminan atau penangguhan penggusuran juga sering diprioritaskan, sehingga perkara lama semakin terabaikan.
Hakim pensiunan Amar Saran bahkan menyebut kondisi ini membuat hakim kerap mengeluarkan putusan “cepat dan asal-asalan”, misalnya sekadar mendorong pemerintah bertindak atau mengarahkan pengadilan tingkat bawah.
Keterlambatan Ekstrem
Keterlambatan ekstrem juga tercatat. Pada April lalu, sebuah kasus pemerkosaan dan pembunuhan baru diputus setelah lebih dari 40 tahun. Saat putusan dibacakan, empat dari lima terpidana telah meninggal, sementara satu orang yang masih hidup diperintahkan menyerahkan diri.
Kendala dalam Penambahan Hakim
Situasi ini memicu desakan dari para pengacara agar lebih banyak hakim diangkat. Pada Januari 2025, Mahkamah Agung India bahkan menyebut daftar perkara di Pengadilan Tinggi Allahabad sudah “tidak bisa diprediksi dan lumpuh total”. Meski pengacara telah lama meminta pembentukan majelis hakim tambahan, seperti yang dilakukan di Lucknow, prosesnya sangat lambat.
Penunjukan hakim baru harus melewati seleksi berlapis: dari pengadilan tinggi, pemerintah negara bagian, pemerintah federal, hingga Ketua Mahkamah Agung India. Kesulitannya bertambah karena ketua pengadilan sering berasal dari luar daerah sehingga tidak mengenal calon hakim maupun pengacara setempat.
Tahun lalu, Mahkamah Agung hanya merekomendasikan satu pengangkatan hakim baru, padahal hampir separuh kursi di Allahabad kosong. Beberapa kemajuan terjadi tahun ini setelah 40 hakim baru ditambahkan. Namun, antrean perkara masih begitu besar.
Para ahli memperkirakan, bahkan jika seluruh kursi hakim terisi penuh, masing-masing hakim tetap harus menangani lebih dari 7.000 kasus yang tertunda. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan di India masih membutuhkan reformasi yang lebih luas dan cepat.
