Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung: Beban Finansial yang Berkepanjangan
Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh telah menjadi sorotan utama di tengah berbagai kekhawatiran terhadap beban finansial yang dialami BUMN. Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) yang dipublikasikan melalui situs resmi PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Pilar Sinergi BUMN (PSBI) mencatat kerugian sebesar Rp 4,195 triliun sepanjang tahun 2024. Di sisi lain, kerugian tersebut terus berlanjut pada tahun 2025, dengan kerugian sebesar Rp 1,625 triliun hanya dalam enam bulan pertama.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh BUMN Indonesia melalui konsorsium PSBI, harus menanggung pembayaran cicilan utang pokok dan bunga kepada kreditur China. Porsi utang ini menjadi yang terbesar. Beban utang ini akan terus ditanggung selama puluhan tahun ke depan, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan proyek ini.
Masalah Awal Proyek KCJB
Sejak awal, proyek KCJB tidak lepas dari berbagai masalah. Salah satu isu utama adalah pembengkakan biaya (cost overrun). Akibatnya, pemerintah pada masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengucurkan dana APBN untuk menopang proyek tersebut. Padahal, sebelumnya pemerintah telah menegaskan bahwa pembangunan KCJB akan murni menggunakan skema business to business (B2B) tanpa melibatkan dana APBN sepeser pun.
Namun, janji tersebut ternyata tidak terwujud. Komitmen lain yang juga berubah adalah pemberian jaminan pemerintah atas pinjaman dari kreditur China. Presiden Jokowi bahkan harus merevisi beberapa regulasi untuk mendukung proyek ini.
Penolakan Megawati Soekarnoputri
Salah satu pihak yang tidak setuju dengan proyek KCJB adalah Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP. Ia menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap pembangunan jalur Kereta Cepat Jakarta Bandung. Menurutnya, pembangunan jalur kereta lebih tepat dilakukan di wilayah Indonesia Timur.
"Kereta cepat, apa benar sudah waktunya? Apa benar untuk keadilan?" tanya Megawati saat berbicara di Jakarta Convention Center. Ia menilai bahwa membangun jalur kereta reguler di wilayah Indonesia Timur lebih baik daripada membangun jalur Kereta Cepat tujuan Jakarta Bandung.
Lantaran kurang sepakat dengan pembangunan KCJB, ia mengaku akan menyampaikan usulan tersebut kepada Presiden Joko Widodo. "Jangan kereta cepat. Double track dulu (di Indonesia Timur). Boleh kan usul," ujar Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Megawati tak lama setelah BUMN Indonesia dan pihak China sepakat membentuk perusahaan patungan PT KCIC. PT KCIC dibentuk sebagai implementasi janji Jokowi bahwa APBN tidak akan dilibatkan di proyek tersebut. Di mana pemegang saham mayoritasnya adalah konsorsium BUMN Indonesia, yakni PT PSBI.
Peran Presiden Joko Widodo
Tak lama kemudian, pada 21 Januari 2016, Jokowi melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) di Walini, Kabupaten Bandung Barat. Ia menegaskan bahwa pembangunan prasarana dan sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung tidak menggunakan APBN dan tanpa jaminan pemerintah.
Ia menyebutkan bahwa APBN akan dititikberatkan pada pembangunan infrastruktur di luar Jawa. Anggarannya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di luar Jawa, baik jalan tol di Sumatera, maupun kereta api antara Makassar sampai Manado.
“Jangan sampai Jawa sentris lah, tetapi Indonesia sentris. Ini yang kita bangun,” tutur Jokowi. Menurut Presiden Jokowi, kereta api cepat ini semuanya menggunakan dana investasi, bukan dana APBN. Karena jika menggunakan dana APBN, nantinya yang di luar Jawa akan bertanya lagi, “Pak andanya kok dihabis-habiskan terus untuk Jawa, yang di luar Jawa kapan, yang di Papua kapan, Sulawesi dan Kalimantan kapan. Selalu pertanyaannya bagitu.”
