Pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian
Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk dan melantik Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/11). Pembentukan komisi ini merupakan langkah penting pemerintah dalam mempercepat transformasi kelembagaan Polri agar lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Jimly Asshiddiqie ditunjuk sebagai Ketua sekaligus anggota komisi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 122P Tahun 2025.
Komisi ini terdiri dari 10 anggota lainnya, yang mencakup berbagai tokoh penting seperti Menteri Hukum Yusril Ihza Mahendra, Mendagri Tito Karnavian hingga Kapolri Listyo Sigit. Berikut adalah susunan lengkap anggota komisi:
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Susunan Anggota Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian
- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra
- Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan
- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
- Menteri Hukum Supratman Andi Agtas
- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan periode 2019-2024 Mahfud MD
- Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie
- Kapolri 2019-2021 Idham Aziz
- Kapolri 2015-2016 Badrodin Haiti
- Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat Ahmad Dofiri
- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Arahan Presiden: Laporan Setiap 3 Bulan Harus Ada
Setelah pelantikan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan resmi kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka. Ia menekankan bahwa tugas komisi tidak hanya sekadar pengkajian, tetapi juga pemberian rekomendasi konkret kepada pemerintah dan dilaporkan secara berkala.
“Suadara-saudara dapat akses untuk diskusi, untuk meninjau, untuk melihat bagian mana dari institusi Polri,” ujar Prabowo saat memberikan arahan.
Ia juga menegaskan bahwa meskipun komisi tersebut tidak dibatasi masa kerjanya, laporan evaluasi tiap tiga bulan menjadi wajib sebagai langkah meningkatkan efektivitas institusi Polri.
“Saya tidak batasi masa kerja komisi ini, tapi saya minta setiap 3 bulan ada laporan, kita harus tingkatkan,” kata Prabowo.
Jimly Bicara Peluang RUU Polri: Kami Terbuka, tapi Belum Pasti
Jimly Asshiddiqie, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, menyatakan bahwa timnya akan terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak dalam upaya memetakan skema reformasi Polri ke depan.
“Kalau yang tim internal mungkin perbaikan manajemen internal, tapi tim ini bisa saja ya, memerlukan perubahan undang-undang. Tapi apanya yang perlu diubah, sistem yang harus kita perbaiki, nanti kami akan rembuk bersama sambil mendengar dari semua kalangan,” kata Jimly.
Dia mengatakan bahwa peluang revisi undang-undang terkait Polri masih terbuka, namun belum ada keputusannya. Ide-ide perbaikan akan dibahas lebih lanjut oleh komisi sebagai bagian dari langkah reformasi kelembagaan.
“Artinya kita masih terbuka nih. Jadi ide-ide untuk perubahan, perbaikan apa saja itu nanti, bilamana perlu itu terpaksa mengubah undang-undang, gitu kira-kira… tapi belum pasti ya, belum pasti,” tambah dia.
Pesan Prabowo: Serap Aspirasi Masyarakat
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa arahan dari dirinya sangat jelas: komisi harus responsif terhadap aspirasi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa tim akan mendengar masukan dari berbagai kalangan—aktivis, tokoh bangsa, hingga pembicara di media sosial—untuk menyusun langkah reformasi Polri secara terbuka.
“Presiden memberi arahan kepada kami, jelas gitu ya, beliau sangat responsif terhadap aspirasi rakyat mengenai kepolisian,” katanya.
Jimly menegaskan bahwa timnya akan menyusun forum-forum yang relevan dan memanfaatkan platform seperti YouTube untuk menjaring pendapat publik. Ia optimistis komisi yang melibatkan mantan Kapolri, mantan Menko, dan mantan Ketua MK itu akan menghasilkan rekomendasi yang baik agar institusi Polri ke depan semakin profesional dan mengayomi masyarakat.
“Kami bersikap terbuka untuk mendengarkan… Insyaallah kita akan terbuka,” tambahnya.
