aiotrade, JAKARTA – Proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) dianggap sebagai solusi yang paling efektif untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG). Dengan meningkatnya biaya impor setiap tahun, pemerintah berharap proyek ini bisa menjadi alternatif jangka panjang dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menunjukkan komitmennya untuk mendorong pengembangan proyek DME. Harapan besar ditempatkan pada upaya ini, bukan hanya sekadar peletakan batu pertama yang sering kali hanya menjadi simbolisasi tanpa tindak lanjut. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyatakan bahwa pemerintah melalui Satgas Hilirisasi telah menyerahkan studi kelayakan (pre-feasibility study) ke Danantara, yang mencakup 18 proyek hilirisasi termasuk DME.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
"Kami sudah menyerahkan FS ke Danantara dan harapan kami prosesnya lebih cepat dan lebih baik," ujar Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (7/11/2025). Saat ini, dokumen-dokumen tersebut sedang dibahas oleh konsultan di Danantara hingga perincian FS selesai. Pihaknya berharap proses ini dapat rampung pada tahun ini.
Dengan demikian, diharapkan proyek-proyek hilirisasi, termasuk DME, dapat dieksekusi mulai tahun depan. Proses penyiapan lahan dan perizinan akan menjadi langkah awal dari eksekusi proyek ini. Bahlil menegaskan komitmen seriusnya untuk merealisasikan proyek DME. Dalam berbagai kesempatan, ia menekankan pentingnya penggantian LPG dengan DME batu bara, yang ditargetkan mulai dilaksanakan pada 2026.
Tantangan utama dalam proyek ini adalah masalah keekonomian. Proses konversi batu bara menjadi gas (gasifikasi) lalu ke DME merupakan proses yang panjang dan secara historis dinilai kurang kompetitif dibandingkan harga LPG di pasaran. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan pendekatan realistis yang diambil pemerintah.
"Pak Menteri sudah menggarisbawahi bahwa kalau kita hitung terus keekonomiannya ini nggak jalan-jalan. Seharusnya kita jalanin dulu, sudah implementasi kita hitung ulang keekonomiannya seperti apa. Tapi dia harus menghasilkan dulu DME-nya," ujar Laode, Rabu (29/10/2025). Ia menambahkan bahwa pemerintah tidak ingin terburu-buru dalam eksekusi proyek ini.
Proyek DME dianggap sama dengan proyek jargas (jaringan gas). Meski target Menteri Bahlil ambisius, eksekusi di lapangan akan dilakukan dengan hati-hati, memprioritaskan kelayakan jangka panjang. Basis konsumen LPG yang mencapai lebih dari 50 juta orang membuat substitusi ke DME tidak akan langsung signifikan, melainkan bertahap.
Untuk infrastruktur distribusi, pemerintah mengusung strategi pemanfaatan infrastruktur existing. Pertamina, yang ditunjuk sebagai offtaker, akan mendistribusikan DME menggunakan rantai pasok dan tabung LPG yang sudah ada.
"Kalau mau murah ya, kalau mau bikin semua infrastruktur baru nanti akan mahal lagi. Jadi harusnya yang existing LPG tadinya dipakai buat LPG, nah ini dipakai buat DME. Jadi cost tidak terlalu tinggi dari sisi penyiapan infrastruktur," tegas Laode.
Secara teknis, DME relatif sama dengan LPG sehingga memungkinkan penggunaan infrastruktur yang ada dengan penyesuaian tertentu. Langkah ini dinilai sebagai strategi efisien untuk menekan modal investasi. Di sisi hulu, Bahlil dan timnya dituntut untuk memastikan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan pabrik gasifikasi batu bara.
Insentif dan kepastian regulasi menjadi kunci untuk menarik minat investor menanamkan modal di proyek yang secara teknis kompleks dan berisiko tinggi ini. Perjalanan proyek DME masih panjang. Namun, "tangan dingin" Bahlil menjadi penentu penyelesaian masalah investasi, diiringi pendekatan realistis Kementerian ESDM, harapan untuk melihat DME menggantikan sebagian impor LPG pada 2026 masih terbuka.
