Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 Capai 70,27 Persen
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa realisasi pendapatan daerah hingga 30 September 2025 mencapai Rp 949,97 triliun atau sebesar 70,27 persen dari target yang ditetapkan. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, yaitu sebesar 67 persen.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Senin, 20 Oktober 2025, Menteri Tito menjelaskan bahwa kinerja pendapatan daerah tahun ini lebih baik dibandingkan dengan tahun 2024. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan kinerja fiskal daerah yang cukup positif. “Data untuk realisasi pendapatan per 30 September ini yang kami catat sebesar 70,27 persen, yaitu Rp 949,97 triliun gabungan provinsi, kabupaten, dan kota,” ujarnya.
Secara keseluruhan, nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nasional tercatat sekitar Rp 1.300 triliun, terdiri atas pendapatan dari dana transfer pemerintah pusat sebesar Rp 919 triliun dan pendapatan asli daerah sekitar Rp 402 triliun. “Jadi totalnya lebih kurang Rp 1.300 triliun lebih dari seluruh daerah,” tambah Tito.
Ia memperinci, provinsi dengan realisasi pendapatan tertinggi adalah Maluku Utara sebesar 83 persen, disusul oleh Kalimantan Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Papua Selatan, Sumatera Barat hingga Jawa Barat. Sementara itu, beberapa wilayah masih berada di bawah 70 persen, seperti Papua Barat dengan 48 persen, Maluku dengan 54 persen, dan Kalimantan Tengah.
Menteri Tito juga menyebutkan rata-rata realisasi pendapatan untuk kota mencapai 71,12 persen dan kabupaten sebesar 70,19 persen. Beberapa daerah dengan capaian tertinggi antara lain Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan 109 persen. Sementara daerah dengan capaian terendah adalah Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, dengan 41 persen. Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan, mencapai 87 persen, sedangkan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, memiliki capaian terendah dengan 59 persen.
Adapun realisasi belanja daerah masih lebih rendah dibandingkan pendapatan. Per 30 September 2025, belanja baru mencapai 56,07 persen, turun dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang sebesar 57,20 persen. “Idealnya, kalau pendapatan tinggi, belanjanya juga tinggi,” ujar Tito.
Menurut Tito, ada beberapa faktor yang membuat belanja daerah lambat, seperti proses pengadaan melalui e-katalog, pergantian kepala dinas, serta penundaan pembayaran proyek ke akhir tahun.
Tito menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mempercepat realisasi belanja agar dapat ikut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. “Kalau semua daerah bekerja maksimal menjaga pertumbuhan ekonomi, maka target nasional bisa tercapai di atas 6 persen,” katanya.
Faktor Penyebab Serapan Belanja Pemerintah Masih Rendah
Beberapa faktor yang menjadi penyebab serapan belanja pemerintah masih rendah antara lain:
- Proses pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog yang memakan waktu
- Perubahan kepala dinas yang memengaruhi koordinasi dan pelaksanaan kebijakan
- Penundaan pembayaran proyek hingga akhir tahun, sehingga menghambat realisasi anggaran
Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran. Hal ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
