Pemanggilan Bendera Putih di Aceh sebagai Simbol Kegelapan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai viralnya pengibaran bendera putih oleh warga Aceh. Bendera tersebut dikaitkan dengan keputusan masyarakat untuk menyerah menghadapi banjir dan longsor yang terjadi di wilayah tersebut. Tito menyatakan bahwa ia belum mendapatkan informasi lengkap mengenai hal ini. "Saya belum tahu, nanti saya cek dulu ya," ujar Tito setelah memberikan arahan kepada kepala daerah Papua di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 16 Desember 2025.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Tito juga tidak merespons secara langsung mengenai surat pemerintah Aceh yang meminta bantuan dari lembaga Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu United Nation Development Programme (UNDP) dan United Nations Children Funds (Unicef). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat masih dalam proses evaluasi terkait situasi krisis di Aceh.
Bendera Putih sebagai Simbol Kegelapan dan Ketidakpuasan
Bendera putih yang digunakan oleh warga Aceh di sepanjang jalan lintas Sumatera menjadi simbol perasaan keputusasaan mereka dalam menghadapi dampak banjir dan tanah longsor. Bendera tersebut dipasang di kayu yang ditancapkan di jalan penghubung antara Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kota Langsa. Bagi masyarakat setempat, bendera putih bukan hanya sekadar tanda menyerah, tetapi juga ekspresi rasa marah, frustasi, harapan, dan tuntutan agar mereka diperhatikan seperti warga negara lainnya.
Muhammad Alkaf, warga asal Kota Langsa, menjelaskan bahwa bendera putih itu merupakan bentuk protes kolektif dari masyarakat Aceh. Ia sendiri adalah korban banjir, namun ia mengakui bahwa banyak orang lain yang terdampak lebih parah darinya. Menurut Alkaf, pemasangan bendera putih dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat Aceh sebagai upaya untuk menarik perhatian Presiden Prabowo Subianto.
Nauval Pally Taran, relawan berusia 33 tahun yang membantu penanganan bencana di Aceh, juga melihat bendera putih sebagai tanda ketidakberdayaan masyarakat setempat. Ia mengatakan bahwa warga di daerah paling terdampak seperti Aceh Tamiang dan Aceh Utara sangat kewalahan menghadapi bencana. Meski bantuan logistik seperti air bersih mulai tersalurkan, distribusi bantuan tidak merata, terutama di daerah seperti Aceh Tamiang.
Foto Bendera Putih yang Menggambarkan Kesedihan
Pemasangan bendera putih itu terekam dalam foto yang diabadikan oleh fotografer Tempo, Ilham Balindra, pada Senin, 15 Desember 2025. Dalam keterangan unggahan foto, bendera putih itu dipasang pada Rabu malam Desember 2025. Bendera putih dianggap sebagai simbol ketidaksanggupan masyarakat Aceh mengatasi dampak bencana.
Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai bahwa pengibaran bendera putih mencerminkan penderitaan mendalam yang dialami warga Aceh setelah banjir dan tanah longsor. Legislator PKS dari daerah pemilihan Aceh ini meyakini bahwa konstituennya telah kewalahan menghadapi lambannya penanganan pemerintah. Ia mengatakan bahwa masifnya kain putih yang ditancapkan di jalanan dan disangkutkan di jembatan menggambarkan ketidaksanggupan warga menanggulangi dampak bencana.
Menurut Nasir, hingga saat ini masyarakat masih berjibaku membersihkan rumah dan lingkungan permukiman dengan peralatan seadanya. Akibatnya, pembersihan lumpur dan material sisa banjir berlangsung lambat. Di tengah kondisi tersebut, warga menaruh harapan besar agar pemerintah pusat segera menurunkan bantuan secara masif.
Harapan Masyarakat akan Bantuan Internasional
Nasir menilai pengibaran bendera putih sebagai pesan kuat yang mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional. Dengan penetapan tersebut, bantuan internasional diharapkan dapat segera menjangkau wilayah terdampak.
Dalam sidang kabinet paripurna, Prabowo Subianto menyinggung sejumlah kelompok yang mendorong penetapan status bencana nasional terhadap bencana di Sumatera. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah sudah mengerahkan bantuan untuk penanganan bencana. Dia mengklaim situasi terkendali. "Kami sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus, ya," kata Prabowo dalam sidang Kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 15 Desember 2025.
Dian Rahmah Fika dan Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan ini.
