Perombakan Struktur Pimpinan di SKPD Papua
Menjelang akhir tahun anggaran, Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen melakukan perubahan struktur pimpinan di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atas nama Gubernur Papua. Tujuan dari perombakan ini adalah untuk memperkuat koordinasi dan akselerasi kinerja birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Tiga pejabat ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) kepala dinas dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja organisasi. Berikut adalah daftar pejabat yang ditunjuk:
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
- Yaconias Maintindom sebagai Plt Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- Karsudi sebagai Plt Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (ESDM, PM, dan PTSP)
- Subhan sebagai Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua
Penyerahan surat penunjukan dilakukan pada Jumat, 7 November 2025, sehari setelah dua surat penunjukan lainnya diserahkan kepada pejabat terkait. Langkah ini menjadi bagian dari upaya konsolidasi menjelang tutup tahun agar kinerja SKPD tetap optimal dan terarah.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur menekankan pentingnya kekompakan dan kolaborasi di internal organisasi. Ia mengingatkan agar para pimpinan yang baru segera beradaptasi, melakukan koordinasi, dan menghindari terbentuknya kelompok-kelompok dalam tubuh SKPD.
“Kepada pimpinan yang baru, diharapkan dapat mengayomi seluruh bawahan. Jangan ada kelompok-kelompok di dalam. Saat ini waktu penyerapan anggaran SKPD tinggal satu setengah bulan, sehingga perlu fokus pada sisa tahun anggaran yang ada, terus memacu dan melanjutkan apa yang sudah dikerjakan sebelumnya,” ujar Aryoko Rumaropen.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur juga menyerahkan secara simbolis Pagu Anggaran Tahun 2026 kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Ia menegaskan agar penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan (RAK) Tahun 2026 memperhatikan prioritas program dan kegiatan strategis yang benar-benar mendukung pembangunan Papua secara nyata dan berkelanjutan.
Khusus bagi SKPD yang masih memiliki utang kegiatan, Aryoko mengingatkan agar penyelesaian kewajiban tersebut menjadi prioritas penggunaan anggaran tahun berjalan. Ia juga menegaskan bahwa pada Tahun Anggaran 2025, pemerintah tidak akan mentoleransi penambahan utang baru.
“Kita harus menjaga siklus APBD dengan baik. Karena itu, jangan ada utang baru di tahun ini. Fokuskan pada penyelesaian kewajiban dan program prioritas yang sudah berjalan,” tutupnya.
Kebijakan Pengelolaan Anggaran yang Tegas
Langkah-langkah yang diambil oleh Wakil Gubernur Papua merupakan bagian dari strategi pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan terarah. Dengan menetapkan batasan terhadap utang baru, pemerintah provinsi berupaya untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan.
Selain itu, pengalokasian anggaran tahun 2026 juga dituntut untuk lebih fokus pada proyek-proyek yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat Papua. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dapat digunakan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan adanya perombakan struktur pimpinan dan kebijakan pengelolaan anggaran yang lebih ketat, diharapkan kinerja birokrasi di Papua dapat meningkat signifikan. Dengan demikian, pembangunan di wilayah ini bisa tercapai secara merata dan berkelanjutan.
