Penolakan Mahasiswa dan Diaspora Indonesia di Sydney terhadap Pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto
Mahasiswa dan diaspora Indonesia di Sydney, Australia, secara tegas menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan presiden Republik Indonesia, Soeharto. Mereka menilai bahwa penghargaan tersebut tidak hanya tidak layak diberikan, tetapi juga dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan menghina para korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah menderita selama bertahun-tahun.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Perwakilan mahasiswa dan diaspora Indonesia di Sydney, Slamet Thohari, menjelaskan beberapa alasan utama mengapa mereka menolak pemberian gelar tersebut. Menurutnya, Soeharto bertanggung jawab atas tragedi pembunuhan massal pada tahun 1965-1966, di mana ratusan ribu orang dituduh sebagai anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) tanpa adanya proses hukum yang jelas. Tragedi ini meninggalkan luka sosial mendalam yang diwariskan kepada generasi korban, termasuk diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial selama puluhan tahun.
Selain itu, Soeharto juga dianggap bertanggung jawab atas berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat lainnya, seperti operasi militer di Timor Timur, Tanjung Priok, Aceh, dan Papua. Selain itu, ada peristiwa penembakan misterius, penyiksaan, serta penghilangan paksa yang dilakukan selama masa kepemimpinannya.
"Alasan lain adalah bahwa rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto menjadi simbol praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia," ujar Slamet. Ia menilai bahwa sistem pemerintahan yang dibangun oleh Soeharto tidak hanya memperkuat ketidakadilan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang tidak sehat bagi demokrasi.
Pemerintahan Otoriter dan Pembungkaman Demokrasi
Perwakilan lain dari mahasiswa dan diaspora Indonesia di Sydney, Mahesti Hasanah, menambahkan bahwa Soeharto tidak layak diberikan gelar pahlawan nasional karena menjalankan pemerintahan otoriter yang membungkam demokrasi. Selama 32 tahun berkuasa, Soeharto menegakkan pemerintahan yang mengekang kebebasan rakyat, pers, serta oposisi politik. Ia juga melakukan peleburan partai politik pesaing dan menangkapi serta menculik aktivis serta tokoh kritis.
"Penembakan mahasiswa Trisakti dan Tragedi Semanggi menjadi simbol tragis matinya demokrasi Indonesia di bawah kekuasaan Soeharto," kata Mahesti. Ia menekankan bahwa kebijakan Soeharto tidak hanya melanggar hak-hak dasar rakyat, tetapi juga menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi kebebasan berbicara dan berkumpul.
Kebijakan Rasialis dan Diskriminasi terhadap Warga Tionghoa
Mahesti juga menyoroti kebijakan rasialis yang diterapkan oleh Soeharto terhadap warga Tionghoa. Di bawah pemerintahannya, warga Tionghoa dilarang menggunakan bahasa dan aksara Mandarin, serta perayaan kebudayaan Tionghoa dibatasi. Puncak dari rasisme ini terjadi pada kerusuhan Mei 1998, di mana banyak warga Tionghoa menjadi korban kekerasan, pemerkosaan, dan pembunuhan tanpa adanya perlindungan dari negara.
Dampak Ekonomi dan Lingkungan
Selain itu, kebijakan ekonomi yang koruptif dan monopolistik pada masa Soeharto menyebabkan krisis ekonomi 1997–1998, yang mengakibatkan jutaan rakyat kehilangan pekerjaan di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok. Kebijakan eksploitasi sumber daya alam yang masif juga mengakibatkan kerusakan lingkungan dan memperlebar kesenjangan sosial yang masih dirasakan hingga saat ini oleh generasi penerus.
"Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai reformasi dan perjuangan rakyat Indonesia," tutup Mahesti.
Momentum Pemberian Gelar Pahlawan Nasional
Presiden Prabowo Subianto akan memberikan gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto pada 10 November atau tepat pada momentum Hari Pahlawan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa terdapat 10 nama yang bakal diumumkan oleh Prabowo dalam gelar pahlawan nasional ini, termasuk mertuanya, Soeharto.
"Kami menghormati para pendahulu, terutama para pemimpin, yang apa pun sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara," ujar politikus Partai Gerindra itu usai mengikuti rapat terbatas di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta, Ahad, 9 November 2025.
