Presiden Prabowo Subianto Lantik Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam rangka mempercepat proses reformasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), melantik sepuluh orang menjadi anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. Salah satu yang dilantik adalah Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
Dalam rapat terbatas bersama Komisi Reformasi Polri yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025), Presiden menyampaikan bahwa Listyo Sigit hadir dalam komisi tersebut karena ingin ada perwakilan dari polisi aktif yang terlibat langsung. “Karena itu, saya minta kepala kepolisian yang masih aktif, hadir di Komisi ini,” ujar Presiden.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Presiden menekankan bahwa Polri merupakan institusi vital dalam menjaga ketertiban dan keamanan bangsa. Ia juga menegaskan pentingnya kajian terbuka terhadap setiap institusi negara agar dapat berkembang dan menjalankan tugasnya secara profesional. “Saudara-saudara, reformasi Polri saya kira bagian yang sangat krusial, penting dari pembangunan bangsa. Kita juga tidak tertutup dan kita harus terbuka untuk mengkaji institusi-institusi lain dan kita harus berani,” kata dia.
Dalam arahannya, Presiden menyoroti bahwa hukum merupakan pilar utama dalam keberhasilan suatu negara. Ia menilai, penegakan hukum yang adil adalah kunci bagi kemajuan bangsa. “Hukum boleh kita buat selengkap mungkin, tapi kalau penegakannya tidak baik, tidak adil, tidak mungkin macet hukum yang itu bisa berjaya, bisa sukses,” ucap Presiden.
Presiden juga meminta agar Komisi Percepatan Reformasi Polri dapat melakukan kajian secara menyeluruh, melibatkan unsur kepolisian aktif maupun mantan pimpinan Polri. Dengan begitu, reformasi dapat dilakukan berdasarkan pemahaman yang utuh terhadap kondisi di lapangan. “Jadi saudara, Komisi ini saya berharap akan mengkaji institusi Polri, mengkaji institusi Polri dengan segala kebaikan dan kekurangannya. Marilah kita memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Kita jangan takut untuk melihat kekurangan,” ujar Presiden.
Lebih lanjut, Presiden tidak menetapkan batas waktu kerja bagi komisi tersebut. Namun, ia meminta agar laporan perkembangan disampaikan secara berkala kepadanya per tiga bulan. “Tapi saya minta mungkin tiap 3 bulan ada laporan, kita ketemu, Saudara-Saudara melaporkan apa yang saudara kumpulkan,” kata dia.
Presiden menekankan bahwa tugas komisi ini bukan hanya memberi rekomendasi bagi reformasi Polri, tetapi juga menjadi dasar untuk mengevaluasi lembaga-lembaga lain yang membutuhkan perbaikan. “Komisi ini tugas utama adalah mempelajari dan nanti memberi rekomendasi kepada saya sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan reformasi yang diperlukan, bila memang diperlukan,” imbuhnya.
Tujuan Komisi Percepatan Reformasi Polri
Komisi Percepatan Reformasi Polri memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:
- Mengevaluasi kebijakan dan sistem internal Polri
- Menyusun rekomendasi untuk perbaikan tata kelola dan operasional Polri
- Memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan
- Mengidentifikasi kelemahan dan tantangan yang dihadapi Polri
- Melibatkan berbagai pihak, termasuk mantan dan aktif pejabat Polri
Keterlibatan Anggota Komisi
Anggota komisi yang dilantik oleh Presiden mencakup berbagai latar belakang, termasuk para ahli hukum, mantan pimpinan Polri, dan tokoh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kajian yang dilakukan komisi bersifat objektif dan inklusif.
- Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo
- Mantan Kapolda
- Ahli hukum dan pengamat keamanan
- Representatif dari masyarakat sipil
Langkah-Langkah yang Diambil
Komisi akan melakukan berbagai langkah untuk mencapai tujuannya, seperti:
- Mengadakan rapat rutin dengan pihak terkait
- Melakukan survei dan wawancara dengan personel Polri
- Menganalisis data dan laporan kepolisian
- Mengirimkan laporan berkala kepada Presiden
Dengan adanya komisi ini, diharapkan reformasi Polri dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan.
