aiotrade, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk mengoordinasikan dan memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun. Langkah ini menarik perhatian karena tidak diberikan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang memiliki kewenangan utama dalam pengelolaan fiskal.
Instruksi tersebut disampaikan langsung oleh Presiden kepada Mensesneg Prasetyo saat rapat khusus di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Selasa (11/11/2025). Dalam rapat tersebut, salah satu topik utamanya adalah tentang penyerapan anggaran pemerintah pusat maupun transfer ke daerah (TKD), yang merupakan uang rakyat. Bahkan, Presiden sempat menunda keberangkatannya ke Australia selama dua jam demi memimpin rapat ini.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyebutkan bahwa dalam rapat itu hadir beberapa tokoh penting seperti Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta sejumlah pejabat lainnya. Salah satu pesan Presiden kepada Mensesneg adalah agar segera mengoordinasikan dan memeriksa penyerapan anggaran serta penggunaan TKD yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun.
Presiden juga menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa setiap anggaran yang berasal dari uang rakyat harus digunakan dengan tanggung jawab dan tepat waktu, termasuk dana di daerah.
Purbaya Yudhi Sadewa, yang baru saja dilantik sebagai Menkeu, diketahui melakukan kunjungan ke luar Jakarta sejak Senin (10/11/2025). Berdasarkan pemberitaan, ia mengunjungi Universitas Airlangga di Surabaya. Pada hari pelaksanaan rapat khusus dengan Presiden di Halim, Bendahara Negara melakukan sidak ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak serta Kantor Balai Laboraturium Bea Cukai (KBLBC) Kelas II Surabaya.
Alasan Penunjukan Mensesneg
Peraturan Presiden No. 140/2024 tentang Organisasi Kementerian Negara mengamanatkan empat kementerian/lembaga untuk bekerja sama dalam perencanaan, penganggaran, dan tata kelola pemerintahan, yang dikenal sebagai Strategic Diamond. Empat institusi tersebut adalah Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PAN RB, dan Kementerian Sekretariat Negara.
Menurut Rencana Strategis Kementerian Keuangan (Renstra Kemenkeu) 2025–2029, konsep Strategic Diamond merupakan paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan dengan tujuan mencapai visi-misi Presiden atau Asta Cita. Meski masih masuk dalam Strategic Diamond, beberapa ahli menilai bahwa penunjukan Mensesneg untuk mengoordinasikan belanja pemerintah pusat dan daerah kurang tepat. Mereka berpendapat bahwa koordinasi seharusnya dilakukan oleh Menkeu dan Menteri Dalam Negeri.
Namun, ada dugaan bahwa kepercayaan Presiden terhadap Menkeu Purbaya telah berkurang. Hal ini terlihat dari penugasan yang tidak diberikan kepada Purbaya, meskipun ia memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran. Contohnya adalah polemik APBN dalam utang Whoosh, di mana Purbaya sebelumnya menolak, tetapi Presiden justru berkomitmen membantu keuangan Whoosh.
Pandangan Ahli Ekonomi
Menurut M. Rizal Taufikurrahman dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), instruksi Presiden ke Prasetyo untuk mengoordinasikan percepatan belanja pemerintah jelang akhir tahun mencerminkan upaya memperkuat fungsi eksekutif dalam memastikan efektivitas belanja publik. Ia melihat langkah ini tidak menunjukkan ketidakpercayaan terhadap Purbaya, tetapi menandakan pendekatan manajerial Presiden yang menekankan kendali langsung dan percepatan koordinasi lintas kementerian serta pemerintah daerah.
Dalam konteks historis, serapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun menunjukkan kelemahan koordinasi antarlembaga dan perencanaan proyek. Oleh sebab itu, intervensi politik di level Presiden menjadi logis untuk mendorong pelaksanaan program yang stagnan.
Namun, penugasan Mensesneg dinilai berisiko tumpang tindih dengan kewenangan Kemenkeu dan Bappenas. Risiko ini bisa terjadi apabila tidak disertai pembagian fungsi yang tegas antara koordinasi birokratis dan otoritas fiskal.
Sorotan Kepada Purbaya
Purbaya yang baru dua bulan menjabat Menkeu sebelumnya kerap mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mengoptimalkan belanjanya. Dia bahkan tidak segan-segan menyinggung kementerian/lembaga lain yang tidak membelanjakan anggarannya secara optimal, tidak terkecuali Badan Gizi Nasional (BGN).
Kritik yang disampaikan Purbaya itu bahkan sempat menjadi sorotan DPR. Ketua Komisi XI DPR Misbakhun menyampaikan kritik terbuka kepada Purbaya, yang dinilai terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Ia menyarankan Purbaya fokus pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden.
Gaya "koboi" Purbaya itu juga kerap dibalas langsung oleh kepala daerah, yang membantah belanja pemerintah daerahnya lambat atau tidak optimal. Misalnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang tidak terima Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu daerah dengan simpanan kas di perbankan terbesar sampai dengan akhir kuartal III/2025.
Simpanan kas pemerintah daerah maupun pemerintah pusat memang menjadi sorotan Purbaya belakangan. Dia menilai besarnya simpanan kas pemerintah pusat maupun daerah menjadi indikator anggaran tidak terserap dengan optimal hingga menjelang akhir tahun.
Hal itu yang menjadi salah satu alasan mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut memindahkan kas pemerintah pusat Rp200 triliun ke himbara September 2025 lalu. Berdasarkan data yang dipaparkan olehnya di acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, total kas pemerintah pusat di BI maupun bank komersial mencapai Rp849,6 triliun. Nilai itu belum dikurangi dengan Rp200 triliun yang dipindahkannya ke lima himbara untuk menggenjot kredit ke sektor riil.
Sementara itu, berdasarkan data BI yang disampaikan olehnya di Kementerian Dalam Negeri, Senin (20/10/2025) lalu, total dana pemda di perbankan mencapai Rp234 triliun sampai dengan akhir September 2025.
Menurut Purbaya, hal itu yang menjadi fokusnya ke depan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi. "Cash cukup banyak di tangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, cuma cara belanjanya belum optimal. Itu akan kami perbaiki sebelum kami gerakkan kebijakan-kebijakan yang lain," terangnya di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
[Bisnis] sudah meminta konfirmasi kepada Kepala Biro KLI Kemenkeu Deni Surjantoro, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo mengenai instruksi Presiden dimaksud. Namun, belum ada respons yang diberikan sampai dengan berita ini dimuat.
