Gagasan Konferensi Asia-Afrika: Hasil Perenungan Panjang Bung Karno
Gagasan Konferensi Asia-Afrika (KAA) tidak muncul secara instan, melainkan merupakan hasil dari perenungan panjang yang dilakukan oleh Bung Karno sejak masa pra-kemerdekaan. Hal ini disampaikan oleh mantan Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Heri Akhmadi, dalam diskusi yang digelar oleh DPP PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu (18/4/2026). Diskusi bertema 71 Tahun Peringatan KAA: Relevansi Gerakan Asia-Afrika dalam Krisis Geopolitik Saat Ini ini menyoroti pentingnya momentum sejarah tersebut dalam konteks global.
Heri menyatakan bahwa kepeloporan Indonesia dalam membentuk tatanan dunia baru telah diakui secara global, termasuk dalam buku Revolusi: Indonesia and the Birth of the Modern World karya David Van Reybrouck. Namun, ia menyayangkan sikap pemerintah saat ini yang terkesan mengabaikan atau mengecilkan momen bersejarah ini.
Tahun 2025 adalah peringatan 70 tahun Dasasila Bandung. Namun, pemerintah justru membatalkan peringatan besar dengan alasan pemotongan anggaran, ujar Heri. Menurutnya, KAA adalah modalitas pokok politik luar negeri Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan di panggung internasional.
Selain masalah anggaran, Heri juga mengkritik tren global yang mulai menggeser terminologi Asia-Afrika menjadi konsep Global North dan Global South. Ia menilai pergeseran ini bisa mengaburkan esensi perjuangan negara-negara bekas jajahan.
Jika konteksnya berubah menjadi North dan South, hal itu menjadi tidak relevan lagi dengan apa yang diperjuangkan Bung Karno. Kita harus mengembalikan istilah Asia-Afrika untuk menjaga semangat solidaritas negara-negara yang pernah dijajah, tegasnya. Menurut Heri, perjuangan KAA bertujuan menciptakan tatanan dunia baru yang adil, bukan sekadar pengelompokan ekonomi Utara dan Selatan.
Perspektif Pengamat Timur Tengah
Senada dengan Heri, pengamat Timur Tengah Dina Sulaeman menilai peringatan Bung Karno soal baju baru imperialisme kini terbukti di kawasan Asia Barat (Timur Tengah). Kolonialisme modern saat ini tampil dalam bentuk dominasi ekonomi, intelektual, dan penguasaan material.
Dina menyoroti posisi strategis Iran sebagai simbol perlawanan terhadap imperialisme global. Ia menyebut surat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Pemimpin Tertinggi Iran sebagai pesan diplomatik yang kuat.
Surat itu bukan sekadar duka cita, melainkan pernyataan posisi bahwa kita masih memegang semangat anti-imperialisme. Iran saat ini dipandang sedang melawan imperialisme global, ujar Dina. Ia menambahkan, ketegangan di Selat Hormuz bukan hanya soal militer, melainkan ancaman nyata bagi ketahanan pangan dunia karena 40 persen pasokan urea global melewati jalur tersebut.
Situasi ini, menurut Dina, mempercepat transisi dunia dari sistem unipolar yang didominasi satu kekuatan menuju sistem multipolar yang lebih seimbang. Ketika lembaga internasional seperti PBB tidak lagi efektif menangani konflik, akan muncul kekuatan baru yang mendobrak tatanan lama demi sistem yang lebih adil, jelasnya.
Hadirin dalam Diskusi
Diskusi ini turut dihadiri oleh beberapa tokoh penting, seperti Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, sejarawan Bonnie Triyana, serta jajaran kader partai secara daring dan luring. Hadir juga akademi serta aktivis seperti Sejarawan Asvi Warman Adam dan Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid.