Proyek Renovasi Ruangan Sekda Kota Bogor Dikerjakan Tanpa Tender
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus mempercepat berbagai proyek guna mengoptimalkan sektor belanja daerah menjelang akhir tahun 2025. Hal ini dilakukan setelah penetapan APBD perubahan 2025, yang menjadi dasar penganggaran untuk berbagai kegiatan pemerintahan.
Dari informasi yang dihimpun melalui laman LPSE Kota Bogor pada Rabu (12/11/2025), beberapa proyek telah dilelang dan mulai dikerjakan. Salah satu proyek yang sedang berlangsung adalah renovasi ruangan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor. Proyek ini memiliki nama resmi "Pemeliharaan Rehabilitasi/Renovasi Ruangan Sekretaris Daerah Kota Bogor" dengan anggaran mencapai Rp 398.003.901.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini jauh lebih besar dibandingkan dengan renovasi serupa yang dilakukan pada tahun 2022. Pada tahun tersebut, hanya digunakan anggaran sebesar Rp 99.098.923. Perbedaan antara kedua proyek ini mencapai sekitar 300 juta rupiah.
Kepala Bagian (Kabag) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kota Bogor, Lia Kania Dewi, menjelaskan bahwa proyek renovasi ruangan Sekda tahun 2025 sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ia menegaskan tidak ada masalah dalam pelaksanaannya.
“Ya, tidak ada masalah,” ujar Lia saat dihubungi.
Meskipun anggaran yang digunakan melebihi 200 juta rupiah, proyek ini tidak melalui proses tender. Menurut Lia, Pemkot Bogor menggunakan aturan Peraturan Presiden (Perpres) 46 Tahun 2025 pasal 1 ayat 40a tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Ia menjelaskan bahwa aturan ini merupakan perubahan dari batas sebelumnya, yaitu sebesar Rp 200 juta. Sebelumnya, proyek dengan nilai di atas batas tersebut harus melalui proses tender. Namun, kini batasnya dinaikkan menjadi maksimal Rp 400 juta, sehingga metode pengadaan langsung konstruksi dapat diterapkan tanpa harus melalui lelang terbuka.
“Dalam aturan itu diatur bahwa metode pengadaan langsung konstruksi dapat dilakukan untuk proyek dengan nilai maksimal Rp 400 juta. Artinya tidak melalui mekanisme Tender,” ujarnya.
Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam proyek konstruksi pemerintah serta mempercepat proses pengadaan. Dengan batas yang lebih tinggi, instansi pemerintah dapat lebih fleksibel dalam menunjuk penyedia jasa tanpa harus melalui proses lelang yang memakan waktu.
“Hal ini diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek dan meningkatkan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,” tambah Lia.
Proses Pelaksanaan Proyek
Proyek renovasi ruangan Sekda Kota Bogor ini dilaksanakan dengan berbagai langkah strategis. Pertama, tim teknis melakukan survei dan evaluasi kondisi ruangan sebelum memulai pekerjaan. Selanjutnya, dokumen rencana kerja dan anggaran disusun agar semua pihak memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Beberapa tahapan penting dalam proyek ini meliputi:
- Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
- Pemilihan kontraktor melalui metode pengadaan langsung
- Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis
- Pengawasan dan evaluasi berkala oleh pihak terkait
- Pelaporan progres secara berkala kepada instansi pemerintah
Dengan pendekatan yang terstruktur dan transparan, diharapkan proyek ini dapat selesai tepat waktu dan memberikan hasil yang optimal.
