Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Menegaskan Kinerja Tidak Dipengaruhi Opini Publik
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan kekecewaannya terhadap kritik yang muncul dari netizen di media sosial terkait kinerjanya sebagai menteri. Ia menekankan bahwa penilaian terhadap kinerja seorang menteri hanya bisa dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Bahlil menyampaikan pernyataan ini kepada awak media di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (24/10/2025), menjawab berbagai komentar dan meme yang menyinggung dirinya. Ia menegaskan bahwa kinerja menteri tidak ditentukan oleh opini publik atau arus perbincangan di media sosial.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Menyangkut dengan apa yang kami kerjakan, pasti yang berhak menilai menteri itu adalah presiden. Itu hak prerogatif presiden, ujarnya.
Sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil menjelaskan bahwa kementeriannya bekerja sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan fokus pada pencapaian target strategis negara. Ia juga memastikan bahwa kinerja pemerintah dalam sektor energi dan sumber daya mineral terus berjalan baik.
Saya bukan berarti ingin mengatakan gimana gitu ya, teman-teman media kan bisa cek. KPI pendapatan PNBP kita di 2025 on the track, bahkan mencapai target APBN, katanya.
Ia menambahkan bahwa lifting saat ini sudah melebihi target APBN. Selain itu, hilirisasi industri dan program listrik desa berjalan dengan baik. Pemerintah juga telah memberikan sumur-sumur rakyat secara optimal.
Fokus pada Keadilan dan Kedaulatan Negara
Bahlil menekankan bahwa pemerintah terus memperluas akses izin usaha pertambangan bagi koperasi dan UMKM, sesuai amanat konstitusi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam implementasi Pasal 33, agar kekayaan negara dapat dikelola secara merata.
Untuk keadilan dalam rangka implementasi Pasal 33, agar kekayaan negara semua dilakukan secara merata, IUP-IUP koperasi, IUP-IUP UMKM telah dimediasi lewat perubahan undang-undang, ujarnya.
Ia menilai bahwa kritik publik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, kebijakan negara harus tetap dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan, bukan tekanan opini.
Apapun, kita akan pertaruhkan tentang kedaulatan negara. Karena bagi saya, menteri itu adalah pejabat negara, pembantu presiden, jelasnya.
Komitmen untuk Tetap Berjuang
Bahlil menegaskan bahwa ia akan terus menjalankan tugasnya sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan bahwa tujuan utamanya adalah menjaga marwah negara serta menjalankan KPI dan kedaulatan nasional.
Kalau apa yang sudah diarahkan oleh presiden untuk menjaga marwah negara, untuk menjalankan KPI, menjalankan kedaulatan, saya sering mengatakan, dengan segala hormat, jangankan sejengkal, jangankan selangkah, sejengkal pun saya nggak akan pernah mundur, pungkas Bahlil Lahadalia.
