Pengalaman Menteri Hukum dalam Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas berbagi pengalamannya tentang pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankum) kepada anggota Justice Action Coalition (JAC). Ia menyampaikan bahwa Posbankum merupakan model yang terbukti efektif dalam memberikan akses keadilan bagi seluruh masyarakat. Pengalaman ini disampaikannya dalam Pertemuan Tingkat Tinggi (PTT) JAC di Madrid, Spanyol, pada Selasa (11/11/2025).
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
PTT JAC dihadiri oleh pejabat setingkat menteri dari 18 negara. Beberapa negara tersebut antara lain Indonesia, Kanada, Kosta Rika, Republik Dominika, Perancis, Jerman, Kosovo, Liberia, Belanda, São Tomé and Principe, dan Sierra Leone.
Supratman menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun, Indonesia telah berhasil menerapkan program keadilan yang berpusat pada masyarakat. Meskipun menghadapi tantangan berat akibat keterbatasan sumber daya di pemerintahan, ia menyatakan bahwa Kementerian Hukum bekerja sama dengan Mahkamah Agung dan Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal untuk membentuk Pos Bantuan Hukum di tingkat desa.
Posbankum ini menyediakan layanan gratis seperti informasi hukum, konsultasi, mediasi, dan rujukan kepada pengacara untuk litigasi. Selain itu, Kementerian Hukum juga mendorong organisasi advokat untuk menyediakan layanan pro bono bagi warga desa.
"Sejauh ini, lebih dari 70.000 Pos Bantuan Hukum Desa telah didirikan. Target kami adalah mencapai 83.957 pos di seluruh Indonesia pada akhir tahun ini," ujar Supratman dalam siaran pers, Rabu (12/11/2025).
Kementerian Hukum juga bekerja sama dengan organisasi pemberi bantuan hukum yang telah melatih lebih dari 120.000 paralegal dan kepala desa sebagai juru damai. Kehadiran mereka bertujuan untuk membantu individu dalam menyelesaikan masalah hukum di tingkat desa.
Supratman mengusulkan untuk meningkatkan kerja sama melalui peningkatan kapasitas yang dirancang khusus (tailor-made capacity-building) dan bantuan teknis bagi anggota Koalisi Akses Keadilan. Hal ini bertujuan untuk mendukung kapasitas mereka dalam meningkatkan akses terhadap keadilan bagi semua.
Berdasarkan data real time BPHN, saat ini sudah lebih dari 2062 kasus ditangani oleh Posbankum di seluruh Indonesia. Kasus-kasus yang dominan meliputi sengketa tanah, utang piutang, pidana ringan, perselisihan warga, dan kekerasan dalam rumah tangga.
Justice Action Coalition sendiri merupakan aliansi multi-pemangku kepentingan yang terdiri dari berbagai negara dan organisasi yang berkomitmen untuk mewujudkan akses keadilan yang setara bagi semua orang. Koalisi ini terdiri dari 21 negara, termasuk Kanada, Chile, Kolombia, Kosta Rika, Republik Dominika, Prancis, Jerman, Indonesia, Kosovo, Liberia, Luksemburg, Belanda, Nigeria, Norwegia, Portugal, São Tomé dan Príncipe, Sierra Leone, Kepulauan Solomon, Swedia, Swiss, dan Amerika Serikat (AS).
Selain itu, beberapa organisasi internasional juga menjadi anggota koalisi ini, di antaranya UNDP, OECD, Pathfinders, dan beberapa organisasi lainnya.
