Percepatan Pembayaran Subsidi dan Kompensasi untuk BUMN
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengumumkan rencana untuk mempercepat proses pembayaran subsidi dan kompensasi kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapat penugasan. Sebelumnya, proses ini memakan waktu hingga tiga bulan, namun kini direncanakan hanya membutuhkan satu bulan.
Purbaya menilai bahwa proses peninjauan kembali dan audit dalam pelunasan tagihan kompensasi untuk energi maupun nonenergi selama tiga bulan dianggap terlalu lama. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk mempercepat proses tersebut agar selesai dalam waktu satu bulan. Hal ini disampaikan saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada Selasa (30/9/2025).
BUMN Tidak Harus Rugi Jika Pembayaran Cepat
Selain itu, Purbaya menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran kompensasi dan subsidi dapat memengaruhi arus kas perusahaan-perusahaan BUMN. Ia menekankan bahwa BUMN seharusnya dikelola secara profesional, terutama jika mereka harus menanggung beban subsidi kepada masyarakat terlebih dahulu sebelum diganti oleh negara.
Ia berharap bahwa setelah dana kompensasi dapat dicairkan tepat waktu, BUMN tidak lagi mencatatkan kerugian. "Tapi nanti kalau itu sudah keluar tepat waktu, saya harapkan BUMN ini jangan rugi terus," ujarnya.
Siap Ganti Dirjen Anggaran Jika Proses Masih Lambat
Purbaya menjelaskan bahwa percepatan pembayaran subsidi dan kompensasi saat ini masih dalam tahap pembahasan internal agar dapat segera direalisasikan. Namun, ia menegaskan komitmennya untuk memastikan percepatan itu benar-benar dilakukan.
Jika tidak, ia mempertimbangkan untuk mengganti direktur jenderal (dirjen) yang selama ini bertanggung jawab atas proses pencairan subsidi dan kompensasi tersebut. Sebagaimana diketahui, proses pencairan untuk anggaran subsidi dan kompensasi dilakukan oleh Direktur Jenderal anggaran berdasarkan reviu dan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Kalau enggak (terealisasi) nanti dia saya pindahin (dirjen) ini. Saya lagi mikir gimana ini duit mengendap saya keluarin, saya harus cari tools yang lain daripada uangnya menumpuk di sana saya menunggu penyaluran-penyaluran yang cepat apa," kata Purbaya.
Rincian Anggaran Subsidi dan Kompensasi Tahun Ini
Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi pada tahun 2025 sebesar Rp479 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari:
- Subsidi energi sebesar Rp183,9 triliun,
- Subsidi non-energi sebesar Rp104,3 triliun, dan
- Kompensasi energi sebesar Rp190,9 triliun.
Total nilai subsidi dan kompensasi pada 2025 lebih rendah dibanding tahun 2024 yang mencapai Rp502 triliun. Pada tahun lalu, alokasinya mencakup:
- Subsidi energi sebesar Rp177,6 triliun,
- Subsidi non-energi sebesar Rp115,1 triliun, dan
- Kompensasi energi sebesar Rp209,3 triliun.
Progres Realisasi Subsidi dan Kompensasi
Realisasi subsidi dan kompensasi pada 2025 telah mencapai Rp218 triliun per Agustus. Dengan percepatan pembayaran yang direncanakan, diharapkan proses ini akan lebih efisien dan membantu BUMN dalam menjalankan operasionalnya tanpa terganggu oleh masalah arus kas. Purbaya juga menegaskan komitmennya untuk memastikan kebijakan ini berjalan sesuai target.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!