Langkah Tegas Menteri Keuangan untuk Mengatasi Penyelundupan dan Under Invoicing
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana besar-besaran dalam menindak pelaku penyelundupan dan praktik under invoicing di Indonesia. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah memiliki daftar nama-nama terduga pelaku yang terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut. Menurutnya, penegakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk bagi mereka yang diduga dilindungi oleh pihak berpengaruh.
Apa Itu Under Invoicing?
Under invoicing adalah praktik yang melibatkan pencantuman nilai faktur yang lebih rendah dari harga sebenarnya untuk suatu barang atau jasa. Praktik ini sering kali digunakan oleh importir untuk menghindari atau mengurangi bea masuk dan pajak. Dalam konteks perdagangan internasional, under invoicing dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan kepabeanan dan dapat merugikan negara secara finansial.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Purbaya menjelaskan bahwa praktik ini tidak hanya terjadi di sektor tertentu, tetapi juga marak di berbagai bidang seperti tekstil, rokok, dan baja. Hal ini disebutnya memperlemah industri dalam negeri dan menekan penerimaan negara. Ia menyatakan bahwa tindakan tegas akan dilakukan untuk menangani masalah ini.
Rencana Penangkapan Besar-Besaran
Dalam sebuah wawancara, Purbaya mengungkapkan bahwa pihaknya sedang bersiap melakukan penangkapan besar-besaran terhadap pelaku penyelundupan. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum akan dilakukan tanpa memandang siapa pun yang terlibat, termasuk mereka yang diduga memiliki pengaruh besar.
“Yang suka main selundup, saya tangkap. Bentar lagi ada penangkapan besar-besaran. Saya enggak peduli di belakangnya siapa. Di belakang saya pasti ada yang paling tinggi kan ya, Presiden paling tinggi di sini. Pasti beres,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan bahwa penindakan akan dilakukan satu per satu, mulai dari rokok, tekstil, baja, hingga sektor lainnya. Tujuannya adalah untuk memperkuat rasio pajak dan menata kembali struktur industri nasional.
Keterlibatan Pegawai Bea dan Cukai
Menurut Purbaya, praktik penyelundupan tidak selalu melibatkan pegawai Bea dan Cukai. Banyak dari mereka enggan bertindak karena pelaku sering mendapat perlindungan dari kalangan berkuasa. Ia bahkan menyebut bahwa beberapa pegawai Bea dan Cukai mengakui bahwa mereka tidak bisa bertindak karena adanya "bekingan gede" di belakang.
“Saya panggil orang Bea Cukainya, ‘lo enggak benar’. ‘Bukan begitu Pak, di belakangnya ada bekingan gede, kami enggak bisa apa-apa’,” katanya.
Purbaya menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk takut. Ia mengingatkan bawahannya untuk tetap menindak siapapun yang melanggar. “Ya sudah sekarang sikat aja. Kan Dirjen Bea Cukai saya bintang tiga. Kecuali bintang empatnya yang nyuruh. Kalau bintang empat kita lapor presiden,” tambahnya.
Konsolidasi Penerimaan Pajak
Selain itu, Purbaya juga menyampaikan bahwa pemerintah sedang memantau praktik under-invoicing atau penghindaran pajak melalui penyelundupan nilai impor yang masih terjadi di sejumlah sektor, termasuk tekstil dan baja. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mengantongi nama-nama pemain yang terlibat dalam kasus penyelewangan pajak.
Dengan dukungan sistem baru dan pengawasan yang lebih ketat, Purbaya berharap kinerja penerimaan pajak pada akhir tahun dapat terkonsolidasi dengan baik dan menekan potensi shortfal terhadap target APBN 2025.
Tindakan Tegas terhadap Pelanggaran Pajak
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto selama empat bulan menjabat, sudah memecat sebanyak 39 orang pegawai pajak yang melakukan penyelewangan atau fraud. Terbaru, Bimo akan terus mengawasi tindak laku para pegawainya. “Ada penyelewangan sedikit pun akan saya tindak bahkan akan saya pecat,” ungkap Bimo dalam Media Briefing DJP, Senin 20 Oktober 2025.
