Penolakan Gubernur Jawa Barat terhadap Tudingan Dana APBD Mengendap
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menolak tudingan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai adanya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 4,17 triliun yang mengendap di bank dalam bentuk deposito. Ia menegaskan bahwa tidak ada dana daerah yang disimpan dalam bentuk deposito, dan menantang pihak terkait untuk membuka data yang mendukung pernyataannya.
“Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Senin (20/10/2025).
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Dedi menilai bahwa tudingan tersebut tidak berdasar, karena tidak semua daerah mengalami kesulitan fiskal atau sengaja menaruh anggaran daerah di perbankan tanpa alasan jelas. Ia menekankan bahwa sebagian besar pemerintah daerah berupaya mempercepat realisasi belanja publik agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.
“Di antara kabupaten, kota, dan provinsi yang jumlahnya sangat banyak ini, pasti ada yang bisa melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, bisa membelanjakan kepentingan masyarakatnya dengan baik, bisa jadi juga ada daerah-daerah yang tidak bisa membelanjakan keuangan daerahnya dengan baik,” katanya.
Buka Data untuk Hindari Opini Negatif
Meski begitu, Dedi tidak menutup kemungkinan ada daerah yang memang menempatkan dananya dalam bentuk deposito. Karena itu, ia mendesak pemerintah pusat membuka data secara terbuka untuk menghindari opini negatif terhadap daerah lain. Ia menegaskan bahwa tudingan ini dapat merugikan daerah yang telah bekerja maksimal dalam pengelolaan fiskal.
“Tentunya ini adalah sebuah problem yang harus diungkap secara terbuka dan diumumkan kepada publik sehingga tidak membangun opini bahwa seolah-olah daerah ini tidak memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan keuangan,” ujarnya.
Ia pun meminta Purbaya bersikap adil dan transparan dengan membuka daftar daerah yang benar-benar menaruh uang APBD dalam deposito. “Sebaiknya, daripada menjadi spekulasi yang membangun opini negatif, umumkan saja daerah-daerah mana yang belum membelanjakan keuangannya dengan baik, bahkan yang menyimpannya dalam bentuk deposito,” katanya.
Daftar Daerah yang Menyimpan Dana di Bank
Sebelumnya, Kementerian Keuangan merilis 15 daerah yang paling banyak menyimpan dana di bank. Berikut daftarnya:
- Provinsi DKI Jakarta: Rp 14,6 triliun
- Jawa Timur: Rp 6,8 triliun
- Kota Banjar Baru: Rp 5,1 triliun
- Provinsi Kalimantan Utara: Rp 4,7 triliun
- Provinsi Jawa Barat: Rp 4,1 triliun
- Kabupaten Bojonegoro: Rp 3,6 triliun
- Kabupaten Kutai Barat: Rp 3,2 triliun
- Provinsi Sumatera Utara: Rp 3,1 triliun
- Kabupaten Kepulauan Talaud: Rp 2,6 triliun
- Kabupaten Mimika: Rp 2,4 triliun
- Kabupaten Badung: Rp 2,2 triliun
- Kabupaten Tanah Bumbu: Rp 2,11 triliun
- Provinsi Bangka Belitung: Rp 2,10 triliun
- Provinsi Jawa Tengah: Rp 1,9 triliun
- Kabupaten Balangan: Rp 1,8 triliun
Dedi menegaskan bahwa hal ini sangat penting untuk menghormati daerah-daerah yang bekerja dengan baik. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan penjelasan yang jelas dan transparan mengenai tudingan tersebut.
