aiotrade, JAKARTA — Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyatakan bahwa badan usaha koperasi menjadi mekanisme ekonomi kerakyatan Indonesia dalam menghadapi sistem pasar bebas. Ia menekankan bahwa koperasi seharusnya menjadi arus utama perekonomian nasional, sesuai dengan gagasan pendiri bangsa.
Ferry menjelaskan bahwa pada masa lalu, koperasi sempat berkembang pesat selama era Orde Baru. Namun, situasi berubah pada tahun 1998 ketika Indonesia menandatangani letter of intent bantuan keuangan oleh Dana Moneter Internasional (IMF). Dari titik itu, proses privatisasi dan liberalisasi mulai berjalan, yang kemudian memicu perubahan dalam sistem ekonomi negara.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Di sana, pemerintah semakin sedikit perannya, dan sistem serta praktik ekonomi kita diserahkan kepada mekanisme pasar bebas,” ujar Ferry dalam acara BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Menurutnya, mekanisme perekonomian menjadi sulit dikendalikan karena pasar memiliki sertifikasi sosial berdasarkan valuasinya. Padahal, dulu koperasi mampu berkembang hingga memiliki pabrik hingga bank. Akibatnya, banyak koperasi yang harus menghadapi tantangan berat.
Sebagai contoh, koperasi yang sebelumnya memiliki pabrik tekstil seperti Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) kini gulung tikar akibat serbuan produk pakaian bekas impor. Selain itu, Koperasi Unit Desa (KUD) juga mengalami kesulitan karena rantai pasok tidak berjalan lancar, sehingga banyak yang beralih menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
“Kami melihat ini sebagai bagian dari upaya koperasi bertahan, terutama untuk melindungi kegiatannya dari serbuan pasar yang tidak adil,” kata Ferry.
Untuk mengatasi hal ini, Presiden Prabowo Subianto telah meminta Ferry agar segera bergerak cepat dalam memperkuat badan usaha koperasi yang sebelumnya tertinggal dibanding BUMN dan badan usaha swasta. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pembangunan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih yang mencakup pelosok Tanah Air.
“Negara harus kembali mengatur sistem dan praktik ekonomi agar lebih adil, dan tidak boleh sepenuhnya diserahkan ke mekanisme pasar bebas,” tegas Ferry.
BIG Conference 2025 merupakan ajang yang diselenggarakan oleh Bisnis Indonesia Group (BIG). Acara ini bertujuan untuk mempertemukan pelaku ekonomi, bisnis, dan pemerintahan dalam diskusi interaktif mengenai prospek ekonomi pada tahun 2026.
Tema utama dari acara tersebut adalah Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi. BIG Conference menghadirkan para pemangku kepentingan baik dari pemerintahan maupun swasta, yang membahas secara mendalam tantangan ekonomi yang akan datang.
Selain sesi diskusi, acara ini juga menyediakan sesi Leader’s Talk yang diisi oleh para menteri dan pimpinan lembaga, sehingga memberikan wawasan luas tentang isu-isu ekonomi terkini.
