JAKARTA, aiotrade
Menteri Kehutanan (Menhut) Republik Indonesia Raja Juli Antoni menyatakan komitmen pemerintah untuk memberikan hak atas 1,4 juta hektar hutan adat kepada masyarakat. Pernyataan ini disampaikannya saat mendampingi Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam the 30th Conference of the Parties (COP30) di Belem, Brasil, pada Kamis (6/11/2025).
“Tadi juga ada komitmen pemerintah Indonesia untuk memberikan hak seluas 1,4 juta hektar kepada masyarakat hukum adat,” ujar Raja Juli usai acara Climate Summit di Belem, dikutip dari keterangannya, Sabtu (8/11/2025).
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Ia menjelaskan bahwa 1,4 juta hektar hutan adat ini menjadi bukti komitmen Presiden RI Prabowo Subianto terhadap lingkungan dan masyarakat adat. “Bagian dari kepedulian Pak Presiden terhadap lingkungan sekaligus untuk masyarakat yang selama ini termajinalkan,” ucapnya.
Di forum internasional ini, Hashim Djojohadikusumo hadir mewakili Presiden Prabowo. Kepala negara juga mendelegasikan Menhut dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol sebagai delegasi ke COP30 di Brasil.
Dalam pidatonya, Hashim juga mengumumkan secara resmi komitmen Prabowo dalam mengalokasikan 1,4 juta hektar hutan adat.
1,4 Juta hektar hutan adat terwujud 4 tahun ke depan
Hashim menyebut pemberian hak lahan seluas 1,4 juta hektar itu akan dilakukan dalam waktu empat tahun ke depan. “Awal tahun ini, Presiden Prabowo secara resmi mengumumkan kepada dunia komitmen kami yang berani untuk mengakui dan mengalokasikan 1,4 juta hektar dari hutan adat untuk masyarakat adat dan lokal dalam waktu empat tahun ke depan,” ujar Hashim.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto berjanji kepada Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva akan mengirim delegasi terbaik untuk menghadiri acara COP30 di Belem, Brasil. Sebab, Prabowo mengatakan tidak bisa hadir secara langsung dalam gelaran yang akan membahas mengenai upaya mengatasi perubahan iklim tersebut.
"Saya tadi minta maaf mungkin saya sulit hadir di COP30 di Belem, Brasil. Tapi saya akan kirim delegasi yang kuat untuk menghadiri itu dengan keputusan kita untuk mendukung inisiatif-inisiatif dari Brasil," kata Prabowo dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lula di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Kamis (23/10/2025).
Selain itu, Prabowo menegaskan komitmen Indonesia mendukung Brasil dalam kepemimpinannya di COP30 tahun ini. Menurut Kepala Negara, Indonesia akan ikut berinvestasi dalam sektor hijau tersebut. "Dan saya sudah menyampaikan bahwa Indonesia mendukung Brasil yang merintis. Kita mendukung Brasil. Dan kita berkomitmen berapa dana yang Brasil akan investasi, Indonesia akan ikut investasi di dana tersebut," kata Prabowo.
Komitmen Global untuk Lingkungan dan Masyarakat Adat
Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia semakin aktif dalam menjalankan komitmennya terhadap lingkungan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Dengan alokasi 1,4 juta hektar hutan adat, pemerintah berupaya memastikan bahwa masyarakat adat dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya alam yang selama ini mereka kelola.
Ini juga menjadi langkah penting dalam upaya memperkuat kerja sama internasional, khususnya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Dengan partisipasi aktif di COP30, Indonesia menunjukkan komitmen untuk menjadi bagian dari solusi global dalam melindungi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tantangan dan Peluang
Meski komitmen ini dianggap sebagai langkah positif, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Misalnya, proses pengakuan hak masyarakat adat sering kali rumit dan memerlukan koordinasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, daerah, dan lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, pemenuhan target dalam waktu empat tahun juga membutuhkan rencana yang matang dan implementasi yang efektif.
Namun, dengan dukungan penuh dari presiden dan partisipasi aktif di forum internasional seperti COP30, peluang untuk mencapai tujuan ini semakin besar. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya memenuhi komitmen global, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat adat dan lingkungan.
Langkah Berikutnya
Pemerintah Indonesia akan terus memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa 1,4 juta hektar hutan adat dapat dialokasikan sesuai rencana. Hal ini juga akan diiringi dengan upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.
Dengan komitmen yang jelas dan strategi yang terarah, Indonesia berharap dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam menjalankan kebijakan yang berkelanjutan dan inklusif.
