Menteri Pemuda Erick Thohir Sederhanakan 191 Peraturan Jadi 20, Termasuk Pencabutan Permenpora 14/20

Langkah Pemangkasan Peraturan Menteri Olahraga untuk Efisiensi dan Sinergi

Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, mengumumkan rencana besar dalam upaya penyederhanaan peraturan yang berlaku di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Salah satu langkah utama adalah memangkas jumlah Peraturan Menteri (Permen) yang ada sejak tahun 2009. Dari total 191 Permen yang telah dikeluarkan, rencananya akan disederhanakan hingga hanya tersisa maksimal 20 Permen. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja birokrasi serta memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat olahraga.

Salah satu Permen yang akan dicabut adalah Permenpora Nomor 14 Tahun 2024, yang sempat menjadi sorotan karena dinilai terlalu mengintervensi kebijakan organisasi olahraga. Aturan ini menyebutkan bahwa kongres atau musyawarah induk organisasi olahraga harus mendapatkan rekomendasi dari pemerintah sebelum diselenggarakan. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pelaku olahraga, karena dianggap memberikan ruang yang terlalu besar bagi intervensi pemerintah dalam urusan internal federasi olahraga.

Erick Thohir menjelaskan bahwa pengambilan keputusan untuk mencabut Permen tersebut dilakukan setelah melibatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk para ahli hukum nasional maupun internasional. Ia juga menekankan bahwa langkah deregulasi ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang digalakkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem olahraga yang lebih dinamis, inklusif, dan siap bersaing secara global.

Beberapa hal penting yang diungkapkan oleh Erick Thohir antara lain:

• Peningkatan efisiensi birokrasi: Penyederhanaan aturan bertujuan agar proses administrasi di Kemenpora lebih cepat dan mudah diakses oleh stakeholder.
• Penguatan sinergi dengan organisasi olahraga: Kemenpora berkomitmen untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan federasi olahraga dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
• Pemenuhan aspirasi pelaku olahraga: Deregulasi ini merupakan bentuk dukungan terhadap keinginan para atlet dan pelaku olahraga untuk memiliki lebih banyak kebebasan dalam pengelolaan organisasi mereka sendiri.

Selain itu, Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 juga dianggap sebagai aturan yang mengurangi wewenang federasi olahraga dan KONI dalam penggunaan anggaran APBN dan APBD. Dengan pencabutan aturan ini, diharapkan bisa memberikan ruang lebih luas bagi organisasi olahraga untuk bergerak secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada intervensi pemerintah.

Dalam pernyataannya, Erick Thohir menegaskan bahwa kebijakan deregulasi ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi peran pemerintah, tetapi justru untuk memperkuat sistem olahraga yang lebih transparan dan profesional. Dengan demikian, diharapkan mampu membuka peluang bagi pengembangan prestasi olahraga di tingkat nasional maupun internasional.

Langkah ini juga diharapkan dapat memicu partisipasi aktif dari pemuda dan masyarakat umum dalam dunia olahraga, sehingga muncul inovasi dan kreativitas yang bisa mendukung pertumbuhan industri olahraga di Indonesia.