aiotrade,
JAKARTA —
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi melakukan langkah-langkah penting dalam upaya normalisasi kendaraan yang melebihi dimensi dan muatan atau over dimension over load (ODOL). Kegiatan ini dimulai dengan pemeriksaan 300 truk di Jawa Timur. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk memastikan angkutan barang berjalan secara aman, tertib, dan berkelanjutan.
Kegiatan “Normalisasi Kendaraan Lebih Dimensi Tahun 2025” dilaksanakan di Surabaya pada Selasa (16/12/2025). Dudy menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari agenda nasional menuju Indonesia Zero ODOL 2027. Hal ini disampaikan dalam keterangan resmi yang diterbitkan pada Rabu (17/12/2025).
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Dalam kegiatan tersebut, Kemenhub melakukan normalisasi secara simbolis terhadap 26 kendaraan yang mewakili Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT). Normalisasi kendaraan berlebih melibatkan proses mengembalikan dimensi fisik dan kapasitas muatan kendaraan sesuai standar produksi pabrik dan regulasi yang berlaku.
Selanjutnya, seluruh kendaraan angkutan barang di Jawa Timur akan didorong untuk memenuhi ketentuan dimensi dan muatan yang telah distandardisasi. Program ini juga mencakup sosialisasi dan penegasan terkait ODOL.
Dudy menekankan bahwa ODOL bukan hanya masalah keselamatan publik, tetapi juga efisiensi logistik, ketahanan infrastruktur, dan daya saing nasional. Untuk itu, Kemenhub terus mempercepat kebijakan penanganan ODOL sebagai bagian dari agenda nasional menuju Indonesia Zero ODOL 2027. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan menjadi kunci dalam pelaksanaan kebijakan ini.
Sebagai bentuk penguatan kolaborasi, Kemenhub memberikan piagam penghargaan kepada Gubernur Jawa Timur, Korlantas Polri, PT Jasa Raharja, PT Jasa Marga, serta GSJT atas dukungan mereka terhadap kebijakan nasional menuju Zero ODOL 2027. Pemprov Jawa Timur bertugas dalam pengawasan di lapangan dan mendorong kepatuhan pelaku usaha angkutan barang. PT Jasa Raharja mempercepat penanganan ODOL, termasuk fasilitasi normalisasi 100 kendaraan sebagai langkah pencegahan kecelakaan.
PT Jasa Marga berperan dalam harmonisasi regulasi dan normalisasi kendaraan. Sementara itu, PT 3M Indonesia berkontribusi dengan pemasangan stiker pemantul cahaya untuk meningkatkan visibilitas keselamatan.
"Kementerian Perhubungan akan terus memperbaiki regulasi, memperkuat pengawasan, dan menyediakan sarana pendukung agar proses transisi menuju angkutan barang yang berkeselamatan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan," ujar Menhub.
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan telah memeriksa lebih dari 2,5 juta kendaraan barang terkait pelanggaran ODOL sejak 1 Januari hingga 28 November 2025. Dari total 2.514.244 kendaraan yang diperiksa, sebanyak 588.984 unit atau 23,43% dinyatakan melanggar. Mayoritas pelanggaran terjadi pada kelebihan daya angkut yang mencapai 393.992 kendaraan atau 59,43% dari total pelanggar. Sisanya meliputi pelanggaran dimensi, dokumen, persyaratan teknis, tata cara muat, hingga kelas jalan.
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan implementasi Zero ODOL akan berlaku mulai 1 Januari 2027. AHY menekankan bahwa upaya pengentasan truk dengan muatan berlebih dilakukan untuk mengurangi inefisiensi anggaran infrastruktur yang dialokasikan untuk pemeliharaan jalan.
"Sedang kita tertibkan, insyaallah, mohon doa dan dukungannya mulai 1 Januari 2027 zero ODOL," jelasnya dalam agenda Balairung Dialogue di Jakarta, Selasa (9/12/2025).
