Menteri Perhubungan: Logistik Efisien sebagai Kunci Penguatan Struktur Ekonomi Nasional
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa sistem logistik yang efisien dan modern adalah salah satu kunci utama untuk memperkuat struktur ekonomi nasional. Pernyataan ini disampaikannya saat menutup Forum Indonesia Logistic Outlook 2026 dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Conference & Exhibition 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten.
"Presiden Prabowo telah menempatkan penguatan struktur ekonomi nasional sebagai prioritas utama. Pasalnya, kunci mendapatkan struktur ekonomi yang kuat adalah apabila sistem logistik nasional berjalan efisien, terintegrasi, dan modern,” ujar Dudy dalam keterangan tertulis.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Dudy menjelaskan bahwa logistik merupakan denyut nadi ekonomi bagi sebuah bangsa. Ia berharap Indonesia dapat menjadi pusat logistik modern di kawasan Asia Pasifik. Kehadiran para pelaku logistik, eksportir, importir, forwarder, industrialis, dan akademisi dalam forum ini menunjukkan bahwa transformasi logistik tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja.
"Dengan modal besar, semangat, dan antusiasme yang tinggi dari forum ini, kita punya harapan besar bahwa ekosistem logistik Indonesia mampu bergerak bersama, saling menguatkan, dan siap memimpin transformasi logistik di kawasan Asia Tenggara,” ungkap Menhub.
ALFI dan Peran Pentingnya dalam Transformasi Logistik
Saat ini, ALFI menaungi lebih dari 4.000 perusahaan anggota yang tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia, yang semuanya terkait langsung dalam pergerakan barang domestik maupun internasional. Menurut Dudy, forum ini menjadi wadah penting untuk menyampaikan arah kebijakan strategis sekaligus menyatukan langkah dalam memperkuat daya saing rantai pasok di Indonesia.
“Dengan itu semua, fondasi ekonomi nasional sesuai Asta Cita akan makin tertopang kuat. Pertumbuhan ekonomi akan naik dengan terciptanya lapangan kerja baru, terbukanya akses UMKM ke dalam rantai pasok global, pemberdayaan ekonomi lokal, hingga terciptanya stabilitas harga dan terjaganya inflasi,” lanjut Dudy.
Komitmen untuk Implementasi Zero ODOL
Pada kesempatan ini, Dudy juga menyatakan komitmennya untuk mendorong percepatan implementasi kebijakan Zero Over Dimension and Over Load (Zero ODOL) pada tahun 2027. Dijelaskan Menhub, ALFI dengan ribuan anggota yang aktif sangat terkait dengan isu besar ini.
“Pemerintah bersama ALFI telah membahas isu ODOL dan mencari jalan keluarnya selama bertahun-tahun. Perlu saya sampaikan, dukungan dari para anggota ALFI akan sangat menentukan keberhasilan Zero ODOL yang diinginkan bersama tanpa mengurangi efisiensi sistem logistik di lapangan,” sebut Dudy.
Sinergi Pemerintah dan Swasta dalam Sistem Logistik Nasional
Dudy mengapresiasi DPP ALFI serta asosiasi pendukung yang telah menyelenggarakan forum logistik terbesar di Indonesia ini. Kegiatan ini, kata Menhub, telah menjadi ruang pertemuan yang strategis untuk merumuskan arah besar transformasi logistik Indonesia di tengah perubahan ekonomi global, integrasi rantai pasok, serta digitalisasi logistik yang terus bergerak cepat.
Ia mengajak seluruh stakeholder untuk menjadikan 2026 sebagai tahun percepatan transformasi logistik nasional.
"Misi besar kita akan berada di jalan yang benar apabila Indonesia tidak sekadar menjadi pasar, tetapi menjadi kekuatan logistik regional yang modern, efisien, dan berdaya saing tinggi. Semoga kerja sama pemerintah, pelaku industri, dan seluruh asosiasi logistik dapat terus terjalin erat, saling menguatkan, dan membawa manfaat besar bagi Indonesia," kata Dudy.
Pemerintah Siapkan Perpres untuk Penguatan Logistik Nasional
Aktivitas di Terminal Pelabuhan Satui, Kalimantan Selatan, beberapa waktu lalu. Kemenhub RI menunjuk PT Pelabuhan Buana Reja, entitas usaha PT ABM Investama Tbk. (ABMM) sebagai pengelola jasa kepelabuhanan di Terminal Pelabuhan Buana Reja, Pelabuhan Satui, Kalimantan Selatan. Penunjukan ini menjadi salah satu langkah nyata sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam menciptakan sistem logistik nasional yang efisien, kompetitif, dan berkelanjutan.
Pemerintah Indonesia saat ini tengah memproses penetapan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Logistik Nasional. Perpres ini merupakan strategi pemerintah dalam membangun sistem logistik yang lebih efektif, efisien, dan berdaya saing global.
"Strategi Penguatan Logistik Nasional tersebut dirancang secara komprehensif, mencakup tiga strategi, yaitu pengembangan konektivitas infrastruktur, digitalisasi dan integrasi layanan, serta peningkatan kapasitas SDM dan penyedia jasa logistik. Strategi ini dituangkan dalam berbagai program lintas kementerian/lembaga," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Ia memandang sektor logistik memiliki peran penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Sebagaimana diketahui, perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan 5,04 persen (yoy) pada kuartal III 2025, ditopang oleh sektor industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Selain itu, lapangan usaha transportasi dan pergudangan tercatat tumbuh sebesar 8,62 persen pada kuartal III 2025, lebih tinggi dari kuartal sebelumnya yang sebesar 8,52 persen. Kelompok ini juga tercatat menjadi kontributor keenam terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal III 2025 sebesar 6,1 persen.
"Supply Chain Indonesia memproyeksikan bahwa hingga akhir 2025, sektor transportasi dan pergudangan akan menyumbang sekitar Rp 1.500 triliun terhadap PDB nasional. Angka ini naik menjadi sekitar 9 persen dari sebelumnya 8,69 persen pada tahun 2024," kata Airlangga.
Tantangan dalam Efektivitas dan Efisiensi Logistik
Menko menilai efektivitas dan efisiensi dalam sektor logistik merupakan tantangan krusial bagi pembangunan ekonomi nasional.
Pada 2022, biaya logistik Indonesia mencapai 14,29 persen dari total produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, di tingkat internasional, Indonesia menempati posisi ke-63 dari 139 negara dalam Logistics Performance Index (LPI) 2023 yang dirilis oleh Bank Dunia. Kondisi ini, menurutnya, tidak hanya berdampak pada perekonomian domestik, tetapi juga turut mendorong peningkatan biaya logistik ekspor yang akan melemahkan daya saing di pasar global.
Lebih lanjut, Menko Airlangga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadi bagian dari transformasi besar ini dan menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, melainkan membutuhkan dukungan inovasi dari sektor swasta, kolaborasi mitra global, serta masukan dari para profesional.
"Mari kita jadikan momentum ini sebagai titik balik. Dengan semangat gotong royong dan inovasi, kita wujudkan logistik nasional yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat ekspor, dan membuka akses yang lebih luas," katanya.
