Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Perindustrian, mengklaim bahwa pasokan plastik di dalam negeri aman meskipun terjadi gangguan global akibat konflik di Asia Barat. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita setelah melakukan pertemuan dengan para pelaku industri plastik dari berbagai tingkatan, mulai dari hulu hingga hilir serta daur ulang.
Pertemuan yang digelar pada Kamis (16/4/2026) membahas kondisi rantai pasok bahan baku petrokimia dan dampak dari perang yang memicu penutupan Selat Hormuz. Penutupan tersebut menyebabkan gangguan dalam pengiriman bahan baku plastik seperti nafta. Menurut Agus, hasil diskusi menunjukkan bahwa industri plastik dalam negeri memberikan jaminan bahwa stok plastik tidak akan mengalami masalah.
Dari hasil pertemuan, kami mendapatkan jaminan dari industri bahwa stok plastik seharusnya tidak ada masalah, ujar Agus dalam keterangan resmi.
Menurutnya, pelaku industri yang hadir dalam pertemuan tersebut berkomitmen menjaga suplai plastik, terutama untuk kebutuhan industri kecil. Meski demikian, ia mengakui bahwa perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran telah memengaruhi struktur harga plastik dalam negeri.
Harga plastik meningkat karena kenaikan biaya logistik dan angkutan, penerapan surcharge (biaya tambahan), serta waktu pengiriman yang lebih lama. Waktu pengiriman yang sebelumnya rata-rata sekitar 15 hari, saat ini dapat meningkat hingga 50 hari. Kondisi ini tentu berdampak pada peningkatan beban biaya produksi, jelas Agus.
Lebih lanjut, Agus menekankan bahwa situasi geopolitik saat ini menjadi pelajaran penting untuk membangun kemandirian industri petrokimia dalam negeri. Ia menilai, bahan baku berbagai komoditas harus tersedia di dalam negeri agar tidak bergantung pada negara lain.
Peristiwa ini semakin menegaskan pentingnya membangun industri petrokimia nasional yang kuat dan mandiri, agar ketergantungan terhadap bahan baku impor dapat terus dikurangi, tutur Agus.
Salah satu alternatif yang disebutkan adalah minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebagai substitusi nafta. Meski saat ini harga CPO relatif mahal, produk perkebunan itu bisa menjadi pilihan yang layak dikembangkan guna menekan ketergantungan impor.
Kita harus melihat seluruh potensi sumber daya nasional yang bisa menjadi alternatif bahan baku industri petrokimia, termasuk CPO, meskipun tantangan keekonomiannya masih perlu dihitung secara matang, ucap Agus.
Agus juga menyebutkan bahwa keterbatasan pasokan bahan baku membuat persaingan antarnegara dalam mendapatkan bahan baku petrokimia akan semakin ketat. Ia mengaku menerima usulan dari para produsen agar industri tanah air bisa mendapatkan bahan baku berkualitas dan meningkatkan daya saing.
Kemenperin akan terus hadir bersama pelaku industri dalam menjaga ketahanan sektor manufaktur nasional menghadapi dinamika global, kata Agus.
Adapun pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai asosiasi dan perusahaan industri plastik, seperti Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS), PT Polyplex Films Indonesia, PT Kofuku Plastic Indonesia, PT Chandra Asri Petrochemical, PT Lotte Chemical Indonesia, PT Asahimas Chemical, PT Polytama Propindo, Indonesian Plastics Recyclers (IPR), Gabungan Industri Aneka Tenun Plastik Indonesia (GIATPI), Asosiasi Ekspor Impor Plastik Indonesia (AEIXIPINDO), Asosiasi Industri Kemasan Fleksibel Indonesia (Rotokemas), dan lainnya.
Harga plastik mulai merangkak naik sejak Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu. Perang tersebut kemudian memicu penutupan Selat Hormuz, sehingga mengganggu rantai pasok produk minyak bumi dan petrokimia. Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Reynaldi Sarijowan menyebut harga plastik naik tajam dalam beberapa pekan terakhir.